Gila, Bayar Listrik 30 Hari, Mati 15 Hari

"Saat ini belum ada investasi untuk pengadaan mesin pembangkit baru," kata Pangemanan yang dalam dua bulan terakhir beberapa kali menemui sejumlah elemen masyarakat setempat yang datang menggelar aksi unjuk rasa di kantornya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Poso, Jani Mamuaya, menyatakan kalau kondisi listrik di daerahnya dewasa ini sudah seperti bencana.

"Banyak pihak yang dirugikan, utamanya pengusaha kecil, warga masyarakat, termasuk pelajar dan mahasiswa," katanya.

Menurut Mamuaya, perlu ada solusi yang dicapai dengan cara melibatkan semua pihak terkait untuk duduk bersama membicarakan jalan keluar dalam mengatasi krisis listrik di daerahnya tersebut.

"DPRD Poso akan membentuk tim untuk menyelesaikan krisis ini" kata dia menjawab pertanyaan peserta diskusi.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkab Poso, Amir Kiat, mengatakan pihaknya tengah berusaha mengatasi krisis listrik yang terjadi selama beberapa tahun terakhir itu, dengan sejumlah cara.

"Saat ini kita tengah berupaya mendorong percepatan pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Kelurahan Sawidago, Kecamatan Pamona Utara," kata dia.

Warga di Kabupaten Poso sendiri hingga kini masih menjalani kondisi pemadaman bergilir yang dilakukan PLN dengan pola 1-1. Artinya, satu hari hidup dan satu hari padam.

DPRD dan Pemkab Poso juga berharap perusahaan (Grup Bukaka) yang menangani pembangunan PLTA Poso 1, 2, dan 3 dengan memanfaatkan air terjun Sulawena segera merampungkan pekerjaannya dan beroperasi, guna mengatasi krisis listrik berkepanjangan di daerahnya.

PLTA Poso yang dibangun sejak tahun 2006 itu memiliki daya hingga 740 megawatt dan direncanakan akan melayani kebutuhan listrik interkoneksi Pulau Sulawesi.