Penanganan KDRT di Papua Terkendala Budaya

JAYAPURA, KOMPAS.com - Penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  di Provinsi Papua, sering terkendala faktor budaya daerah. "Ada budaya Papua yang menganggap suami adalah pencari nafkah dalam keluarga sekaligus berkuasa atas isteri. Hal ini menyulitkan penyelesaian melalui jalur hukum positif," kata praktisi hukum Harry Maturbongs di Jayapura, Jumat (14/8).

Harry yang juga Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Papua menjelaskan, selama ini kebanyakan kasus KDRT di Papua hanya sebagian kecil yang akhirnya bisa diselesaikan melalui jalur hukum. "Karena biasanya korban sering mencabut laporannya di kepolisian, dengan alasan sudah diselesaikan secara kekeluargaan," ujarnya.

Di samping itu dia menambahkan, adat istiadat di sebagian daerah di Papua, seperti sistim "Hak Paman" yakni seorang paman berhak menikahkan anak perempuan tanpa persetujuan dari yang bersangkutan masih dianggap wajar dan tidak masalah. "Memang menurut hukum positif hal itu salah, tetapi budayanya menganggap hal itu wajar," terang Harry.

Ia mengungkapkan, salah satu cara yang harus ditempuh adalah memberikan pemahaman secara berkesinambungan kepada kaum perempuan di Papua agar berani melaporkan KDRT yang menimpa mereka. "Kendalanya saat tenaga konselor yang bertugas memberikan sosialisasi kepada kaum perempuan yang tertimpa kasus semacam ini maish kurang sekali," katanya.

Lebih lanjut Harry mengharapkan kerja sama semua pihak guna mengadvokasi korban KDRT di Papua. "Jangan kita menganggap masalah KDRT hanya hal sepele," tegasnya.