Bupati Sleman Nonaktif Golput

SLEMAN, KOMPAS.com - Meski terdaftar sebagai pemilih di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sleman, DI Yogyakarta, Bupati Sleman nonaktif Ibnu Subiyanto, tidak memberikan suaranya alias golput, pada Pilpres, Rabu (8/7). Ibnu yang tengah menjalani penahanan sebagai terdakwa dalam kasus korupsi buku pelajaran senilai Rp 12,1 miliar tidak memberikan alasan jelas atas sikapnya itu.

Ibnu terdaftar sebagai pemilih pengguna formulir A7 (pemilih pindah TPS) karena masuk tahanan setelah daftar pemilih tetap LP Sleman ditetapkan pada 28 Mei lalu. Namun, sejak TPS 30 yang khusus melayani warga LP dibuka pada pukul 8.00 dan ditutup pada pukul 13.00, orang nomor satu di Sleman itu tidak juga menampakkan diri.

Nama Ibnu dipanggil pertama kali melalui pengeras suara oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pukul 09.15, satu kelompok dengan sekitar 15 penghuni LP lainnya. Namun, hingga seluruh kelompok itu memilih, Ibnu tidak muncul.

Salah satu rekan satu blok dengan Ibnu, Jarot Subiyantoro, mantan Ketua DPRD Sleman yang ditahan dalam kasus yang sama, coba menanyakan ke Ibnu perihal ketidakhadirannya itu. "Pak Ibnu masih di kamar membaca buku dan belum mau keluar," katanya kepada belasan wartawan yang masih menunggu di TPS.

Beberapa waktu kemudian, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan Kepala Seksi Pembinaan LP Sleman secara bergantian juga telah mencoba mengajak Ibnu datang ke TPS. Namun, Ibnu tetap teguh dan tidak mau keluar. "Pak Ibnu katanya tidak mau memilih," ujar Kepala KPLP Sleman, Margo Utomo.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman Hazwan Iskandar Jaya yang sempat meninjau pelaksanaan pemilu di LP menyayangkan sikap Ibnu tersebut. "Sebagai seorang pemimpin, dia seharusnya memberi contoh kepada masyarakat. Mengenai permasalahan hukumnya, itu adalah risiko jabatan yang harus ditanggung," kata Hazwan.

Sementara itu, Kepala LP Sleman Muchtar Sarbini mengaku tidak bisa berbuat banyak terhadap hal itu. "Kami tidak bisa memaksakan kalau memang (Ibnu) tidak mau memilih. Itu kan hak pribadi masing-masing. Yang jelas kami telah berusaha memberikan fasilitas kepada semua para penghuni LP untuk bisa memberikan suaranya," kata Muchtar.