Anggaran Minim, TNI Siap Ambil Risiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI, Marsda Sagom Tamboen, membenarkan pihak TNI akan selalu berupaya siap untuk mengambil risiko apa pun menyusul masih minimnya alokasi anggaran pertahanan yang diberikan pemerintah, yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap kondisi kesiapan peralatan utama sistem persenjataan (alutsista) TNI, yang kebanyakan juga sudah berusia tua.

Pernyataan itu disampaikan Sagom, Rabu (20/5), dalam jumpa pers yang digelarnya secara dadakan di Balai Wartawan Dephan. Sagom datang ke Dephan utamanya untuk mendampingi Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dalam acara penyematan Bintang Yudha Dharma Utama kepada Panglima Angkatan Bersenjata Singapura, Letjen Desmond Kuek, oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono.

"Saya pikir itu memang menjadi risiko yang harus diambil oleh TNI. Walau bagaimana pun TNI kan punya tugas yang harus tetap dilaksanakan. Namun kami tetap berharap pejabat terkait benar-benar bisa mengambil kebijakan yang mendukung sehingga kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi," ujar Sagom.

Lebih lanjut Sagom menambahkan, hingga saat ini pihaknya dan pemerintah masih belum akan memutuskan untuk mengambil kebijakan drastis seperti mereduksi alutsista berusia tua. Apa yang bisa mereka terus lakukan adalah tetap berupaya semaksimal mungkin memelihara kesiapan dan kelaikan seluruh alutsista yang ada. Kebijakan mereduksi alutsista tua dinilai Sagom sulit dilakukan lantaran TNI masih punya kewajiban mengamankan wilayah kedaulatan RI, yang terbilang luas sehingga membutuhkan seluruh alutsista yang ada.

Bantah Pemerintah Ragu

Tanggapan senada juga disampaikan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, usai acara penyematan bintang jasa ke Panglima Angkatan Bersenjata Singapura, Letjen Desmond Kuek. Juwono menyangkal adanya anggapan pemerintah ragu untuk menerapkan kebijakan konkret seperti mereduksi alutsista berusia tua milik TNI.

Menurut Juwono, memang ada permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar alutsista tua tidak lagi dipakai. Namun Dephan dan Mabes TNI, tambah Juwono, menjelaskan kalau hal itu dilakukan TNI tidak lagi punya alutsista untuk dipakai dalam menjalankan tugasnya.

"Sepanjang masih bisa diandalkan ketelitian dan keandalan teknis alutsista sehingga bisa dijamin, kita tetap akan menggunakannya dalam operasional TNI. Tapi mari kita tunggu saja dahulu hasil penyelidikan penyebab kecelakaan. Kalau memang karena teknis ya, kita harus grounded semua pesawat jenis itu," ujar Juwono.

Juwono menegaskan masih banyak negara, terutama negara tetangga Indonesia, yang sama-sama menggunakan alutsista berusia tua. Akan tetapi bedanya, kebanyakan dari negara itu mengalokasikan anggaran pemeliharaan yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan alokasi anggaran sejenis yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

Menurut Juwono, paling sedikit anggaran pertahanan yang dialokasikan seharusnya bisa dipakai untuk membiayai ongkos pemeliharaan dari 25 persen alutsista yang ada. Namun kenyataannya kemampuan pemerintah hanya dapat mengalokasikan dana untuk membiayai pemeliharaan tidak lebih dari 10 persen alutsista yang ada.