Kekerasan pada Anak Lebih Banyak di Rumah

MALANG, SENIN - Sekitar 70 persen kekerasan terhadap anak terjadi di rumah. Demikian disampaikan dr Heru P Kasidi MSc, Asisten Deputi Urusan Pendidikan dan Kesehatan Anak Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Senin (13/10) di Malang, Jawa Timur.

Hal tersebut diungkapkan dalam seminar program perlindungan bagi anak Indonesia yang diselenggarakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kota Malang di Hotel Gajah Mada, Kota Malang.

"Sebanyak 70 persen kekerasan terjadi di rumah. Bisa kekerasan fisik atau kekerasan psikis yang terkadang tidak disadari pelakunya," ujar Heru.

Bentuk kekerasan yang mungkin terjadi pada anak adalah perilaku menghalangi anak mendapatkan hak-hak dasarnya berupa hak bertahan hidup (gizi yang layak, layanan kesehatan, dan sebagainya), hak untuk bertumbuh dan berkembang (mendapat pendidikan yang layak, bisa memanfaatkan waktu luangnya untuk bermain, dan sebagainya), hak perlindungan (terlindungi dari semua kekerasan fisik), dan hak partisipasi (turut andil menyumbang pendapat dalam keluarga).

Pelakunya kekerasan pada anak ini bisa saj aorang tua, saudara, atau kerabat lainnya.

"Kadang kala orang tua tidak sadar bahwa dengan membatasi waktu bermain anak dan hanya menyibukkan mereka dengan kegiatan belajar, merupakan salah satu bentuk kekerasan pada anak. Padahal itu salah satu bentuk kekerasan pada anak yang jarang kita sadari," ujar Heru.

Data tahun 2006, Heru menyebutkan bahwa ada 2,8 juta kasus kekerasan pada anak. Kekerasan itu selain terjadi di rumah, juga berasal dari media massa seperti surat kabar, dari lingkungan sekitar, dan sebagainya.

Winartiningsih, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Usaha Ekonomi BPMKB Kota Malang menuturkan bahwa dengan seminar itu, warga Kota Malang diharapkan mendapat pengetahuan dan informasi agar bisa memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

"Tanpa sadar banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu kekerasan terhadap anak. Dengan informasi ini diharapkan tujuan mewujudkan Kota Malang sebagai kota layak anak bisa terpenuhi," ujar Winartinisngsih.

Asih Tri Rachmi, Kepala Bidang Kesehatan Keluarga dan Masyarakat (Kesgamas) Dinas Kesehatan Kota Malang mengatakan bahwa salah satu upaya Kota Malang mewujudkan kota layak anak dimulai dengan menjadikan Puskesmas Arjuno sebagai salah satu puskesmas yang memantau tumbuh kembang anak.

Kota Malang bekerjasama dengan Universitas Brawijaya melalui program pendidikan dokter spesialis (PPDS)-nya agar mereka berbagi informasi dan ilmu dengan masyarakat di puskesmas Arjuno. "Orangtua bisa mengontrol tumbuh kembang anaknya secara fisik dan psikis di sana. Tidak saja hanya pada saat sang anak sakit, namun juga saat-saat biasa," ujar Asih.