Konflik di Maluku Utara Akibat Pengambangan Hasil Pilkada

MAKASSAR, SENIN– Konflik horizontal di Maluku Utara terjadi karena pemerintah terlalu lama mengambangkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Maluku Utara. Hal itu dinyatakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, di Makassar, Senin (21/7).

"Itu disebabkan (karena) pemerintah ragu-ragu terus. Mahkamah Agung sudah memutuskan, Departemen Dalam Negeri sudah memutuskan. Tinggal teken dan dilantik, selesai," kata Sembiring.

Sembiring menyatakan jika sengketa Pilkada Gubernur Maluku Utara diulur-ulur, akan memperparah konflik horizontal. “Kalau terus diulur-ulur, itu berarti kita membiarkan terjadinya konflik,” kata Sembiring. 

Ke depan, demikian menurut sembiring, Partai Keadilan Sejahtera tidak akan lagi mendukung pemimpin yang peragu, tidak jelas, dan tidak berani memutuskan. “Platform kepemimpinan PKS ada di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kami. Yaitu visioner, tegas, punya moral yang kuat dan kepribadian yang kuat. Kita tidak bisa ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Keragu-raguan bisa mengorbankan masyarakat,” kata Sembiring. (ROW)