Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahmadiyah: Apakah Kami Tidak Boleh Sholat?

Kompas.com - 10/06/2008, 18:07 WIB

KEDIRI, SELASA - Surat Keputusan Bersama tentang Ahmadiyah yang ditandatangi oleh Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri dinilai rancu karena bisa memunculkan multitafsir. Dikhawatirkan, SKB ini akan memicu konflik di tingkatan masyarakat akar rumput hanya karena mereka salah menginterpretasikan isi surat tersebut.

Pernyataan itu disampaikan oleh Dino Ferdian atau Dino Taher Achmad, mubaligh Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang ditugaskan di Kota Kediri, Jawa Timur, saat ditemui di kediamannya Selasa (10/6) pagi.

Dalam poin satu dan poin dua SKB berisi tentang perintah kepada penganut, anggota atau pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.

Padahal Ahmadiyah sendiri selama ini merasa bahwa ajaran yang mereka anut tidak pernah menyimpang dari agama Islam. Dasar hukum yang mereka gunakan juga sama yakni Al Qur an. Oleh karena itu, jemaah Ahmadiyah di Kota Kediri bingung, kegiatan apa yang harus dihentikan.

"Apakah kami tidak boleh sholat, karena kegiatan kami sehari-hari adalah sholat. Pemerintah dan bahkan siapa pun tidak punya hak melarang kami sholat, karena sholat itu bersifat personal dan merupakan urusan antara Tuhan Sang Pencipta dengan umatnya," kata Dino.

Puguh Abdul Qudus, jemaah Ahmadiyah yang lain menambahkan, pihaknya sangat menyesalkan sikap pemerintah yang dinilai tidak menghargai kebebasan beragama. "Jika kami dilarang melakukan kegiatan, apakah kami harus tinggal diam apabila melihat tetangga atau orang yang sedang melintas butuh pertolongan. Bukankah pada dasarnya fitrah manusia itu baik," katanya.

Sejak Ahmadiyah masuk ke Indonesia sebelum kemerdekaan sampai saat ini, belum pernah terdengar mereka membuat ulah. Bahkan Ahmadiyah juga turut berjuang mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia bersama-sama dengan organisasi keagamaan lainnya.

Kendati sangat kecewa dengan sikap pemerintah, Jemaah Ahmadiyah di Kediri tidak berencana melakukan aksi. Mereka hanya diam dan menunggu instruksi dari organisasi di pusat. Selain itu, mereka juga tetap menjaga hubungan baik yang telah terbina selama ini dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Untuk mengantisipasi munculnya gejolak dari kalangan masyarakat tertentu, jauh-jauh hari, Ahmadiyah Kediri sudah berkoordinasi dengan Polresta Kediri. "Yang kami khawatirkan adalah adanya kelompok tertentu yang salah menginterpretasikan SKB, lantas menyerang kami, hanya karena kami melakukan sholat, dan sholat itu dianggap sebagai kegiatan," kata Dino.(NIK)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    Nasional
    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    BrandzView
    Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

    Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

    Nasional
    Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

    Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

    Nasional
    Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

    Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

    Nasional
    Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

    Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

    Nasional
    Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

    Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

    Nasional
    Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

    Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

    Nasional
    Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

    Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

    Nasional
    Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

    Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

    Nasional
    Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

    Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

    Nasional
    PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

    PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

    Nasional
    Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

    Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

    Nasional
    Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

    Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

    Nasional
    Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

    Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com