Dana Lambat, Penanganan Kasus Gizi Buruk Juga Lambat

MAKASSAR, KOMPAS.com - Penanganan kasus gizi buruk di Sulawesi Selatan berjalan lamban akibat keterlambatan pencairan dana pemerintah pusat.

Kepala Seksi Bina Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Sulsel Astati Mada Amien di Makassar, Senin (21/12) mengungkapkan, lambatnya pencairan dana dari Departemen Keuangan telah menyebabkan rendahnya penyerapan dana penanggulangan gizi buruk dari APBN tersebut.

"Dinkes baru menerima dana penanganan gizi buruk Oktober 2009," ucapnya.

Hingga Desember 2009, Dinkes Sulsel hanya mampu merealisasikan penggunaan dana itu sebesar Rp 3 miliar dari total dana yang dialokasikan Rp 19 miliar.

Dana yang akan dipergunakan untuk pemberian bantuan dan sosialisasi kepada masyarakat yang rawan terhadap kasus gizi buruk itu terpaksa harus di kembalikan lagi ke pemerintah pusat.

Tahun ini, Dinkes Sulsel hanya mampu menemukan gizi buruk sebanyak 49 kasus, angka ini relatif lebih kecil dibanding penemuan kasus 2008 lalu yang mencapai sekitar 95 kasus.

Dinas Kesehatan Sulsel sejauh ini hanya mengoptimalkan pelaksanaan program antisipasi melalui dana APBD seperti program sosialisasi pemanfaatan ASI, penyediaan makanan padat gizi, dan mengintensifkan pelacakan kasus melalui tenaga surveilans.