Trans-Semarang Dioperasikan Pertengahan Juni

SEMARANG, KOMPAS.com — Pemerintah Kota Semarang menargetkan bus rapid transit trans-Semarang dapat beroperasi pertengahan Juni ini. Namun, moda transportasi massal ini dipastikan beroperasi tanpa memenuhi standar pelayanan minimal.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Andi Agus Wandono, di Kota Semarang, Kamis (4/6), mengatakan, pengoperasian 20 bus trans-Semarang tersebut masih terkendala administrasi, tetapi dia optimistis pertengahan Juni ini dapat beroperasi.

"Setelah nota kesepahaman disepakati dan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sudah diterbitkan, maka bus bisa segera dioperasikan," ujar Andi.

Menurut Andi, BRT Trans Semarang koridor I Mangkang-Penggaron ini untuk sementara akan dioperasikan tanpa disertai marka, mesin tiket, dan penjaga tiket di halte. Pembelian tiket dilakukan di atas bus, sebelum mesin tiket dioperasikan. "Pemkot juga akan melihat pemasukan dan biaya operasional yang dikeluarkan dari pengoperasian BRT ini," katanya.

Jika biaya operasional tidak dapat ditutupi oleh pemasukan, Andi mengakui akan mengajukan subsidi untuk operasional BRT Trans Semarang pada APBD 2009 perubahan senilai Rp 2 miliar. "Tapi, jika biaya operasional sudah tertutupi maka tidak perlu adanya subsidi," ucapnya.

Padahal, Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip menyatakan tidak akan ada subsidi dalam pengoperasian BRT Trans Semarang. "Namun, konsorsium akan memberikan jaminan sebesar Rp 500 juta," ucapnya.

Sukawi juga menjanjikan adanya penambahan sepuluh bus yang disumbang oleh konsorsium setelah pengesahan dilakukan. Hingga kini, pengesahan konsorsium belum dilakukan meskipun sudah terbentuk.

Pakar transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Djoko Setijowarno menuturkan, tidak terpenuhinya standar pelayanan minimal dalam pengoperasian BRT Trans Semarang menunjukkan ketidaksiapan Pemkot Semarang dalam mengelola moda transportasi massal.

"BRT kan dioperasikan untuk mengurangi kemacetan, jika dioperasikan sekadarnya maka tujuan itu tidak akan tercapai," kata Djoko.

Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono menegaskan, standar pelayanan minimal harus dipenuhi dulu sebelum mengoperasikan BRT Trans Semarang. Ini karena publik memiliki hak untuk memperoleh kenyamanan dan keamanan ketika menggunakan moda transportasi ini seuai dengan tarif yang mereka bayarkan.