118 Kampanye Parpol Libatkan Anak-anak

MAGELANG, KOMPAS.com- Dalam tiga hari pelaksanaan kampanye, 17-19 Maret 2009, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 118 kampanye partai politik (parpol) melibatkan anak-anak berusia 0-16 tahun.

Berdasar pengamatan lapangan dan laporan dari m asyarakat, massa anak-anak ini dilibatkan dalam acara konvoi keliling kota, mengenakan atribut partai dengan tubuh dan wajah dicat gambar-gambar parpol, serta diikusertakan pula untuk memasang alat peraga parpol di jalan-jalan.

"Lebih parahnya lagi, sebagian anak-anak ini dilibatkan dalam kampanye pada saat jam sekolah," terang Sekretaris KPAI Hadi Supeno, Jumat (20/3).

Dalam pengamatan di lapangan, KPAI mencatat, kampanye dengan melibatkan anak telah dilakukan 12 parpol. Selain itu, dari pengaduan masyarakat melalui pesan singkat (SMS), terdata 96 kampanye dan berdasar pantauan media, tercatat 10 kampanye dengan melibatkan masaa anak-anak.

Pelibatan anak-anak ini terjadi di wilayah Jabodetabek, Medan, Samarinda, Balikpapan, Padang, Gorontalo, Kupang, dan Surabaya. Kampanye semacam ini di antaranya dilakukan oleh Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Keterlibatan anak-anak dalam kampanye ini melanggar Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 15, yang berbunyi anak-anak berhak dilindungi dari penyalahgunaan kegiatan politik, pelibatan sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung kekerasan, dan peperangan. Pada pasal 87 dari undang-undang yang sama, mereka yang melanggar pasal 15, akan dikenai sanksi pidana, hukuman penjara 15 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta.

Anak-anak tidak sepantasnya dilibatkan dalam kamp anye karena hal itu sama saja dengan merampas hak mereka untuk memanfaatkan waktu luang untuk bermain dan belajar. Selain itu, upaya untuk melibatkan mereka sama saja dengan mengenalkan anak-anak pada politik dan kekerasan, terlalu dini.

"Sebab, seperti kita tahu, politik begitu erat dengan berbagai taktik dan intrik berbau kekerasan, yang semestinya tidak pantas untuk diperkenalkan pada anak-anak," ujarnya.