Sivitas Akademika UMS Serukan Petisi, Nilai Demokrasi Dinilai Merosot Jelang Pemilu

SUKOHARJO, KOMPAS.com - Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Sukoharjo, Jawa Tengah ikut bersuara merespons perkembangan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan menjelang Pemilu 2024.

Mereka mengeluarkan petisi atau Maklumat Kebangsaan. Ini sebagai bentuk keprihatinan dan keresahan mereka terhadap perkembangan bangsa ini.

Maklumat Kebangsaan dibacakan oleh Prof Aidul Fitriciada Azhari disaksikan rektor dan para guru besar UMS di Gedung Siti Walidah Kampus 2 UMS pada Senin (5/2/2024).

Baca juga: Setelah UGM, UI, dan UII, Sivitas Akademika Unand Desak Jokowi Berhenti Cawe-cawe

Berikut isi Maklumat Kebangsaan yang dibacakan Guru Besar Fakultas Studi Hukum UMS:

1. Para elit politik yang tengah berkontestasi dalam Pemilhan Umum 2024 untuk kembali kepada nilai-nilai moral kebangsaan yang bersumber dari ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
2. Presiden dan para elit politik untuk mengembalikan kehidupan demokrasi yang menjunjung adab dan etika kebangsaan yang bukan hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan semata, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.
3. Pemimpin pemerintahan dan aparatur hukum untuk menegakkan supremasi hukum dengan tidak menyalahgunakan hukum untuk kepentingan politik dan/atau ekonomi yang bersifat pribadi atau golongan serta menjalankan hukum tanpa pandang bulu dan tidak partisan.
4. Penyelenggara pemilihan umum (KPU, Bawaslu, dan DKPP) dan lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan imparsialitas agar terwujud pemilihan umum yang luber, jurdil dan demokratis.
5. Aparatur sipil negara dan TNI/Polri untuk tetap menjaga netralitas sebagai aparatur negara yang berkewajiban melayani seluruh rakyat tanpa kecuali.
6. Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan sesuai dengan Sumpah Jabatan sebagai Presiden serta menghentikan praktik politik dalam Pemilihan Umum yang tidak netral demi mewujudkan pemilihan umum yang jujur, adil, dan demokratis.
7. Seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi pemilih yang merdeka dan berdaulat berdasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran dan keutamaan serta saling menghormati pilihan masing-masing.
8. Seluruh rakyat untuk menolak praktik "politik uang" dalam bentuk apa pun, termasuk menolak penggunaan keuangan negara untuk kepentingan elektoral dalam bentuk bantuan sosial.

Aidul mengatakan, maklumat ini muncul didasari atas keprihatinan dan keresahan sivitas akademika terhadap perkembangan bangsa Indonesia.

Tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung satu paslon. Ini murni aktualisasi dari nilai-nilai akademis dan intelektual warga Muhammadiyah.

Baca juga: Sivitas Akademika Kampus Mulai Ramai Kritik Jokowi, UMY: Hilangnya Etika Bernegara

"Pada dasarnya maklumat ini berangkat dari keprihatinan, keresahan sivitas akademika terhadap perkembangan demokrasi dan kenegaraan Indonesia. Kita tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung satu paslon. Ini murni aktualisasi dari nilai-nilai akademis dan intelektual warga Muhammadiyah yang memang sehari-hari bergelut dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Saya kira karena menyangkut aspek akademis di dalamnya, nilai moral jadi lebih utama dibandingkan kepentingan-kepentingan politis," kata Aidul di UMS, Senin (5/1/2024).

Ia juga mengatakan, muklumat ini tidak terkait dengan kepentingan elektoral tertentu. Tetapi untuk kehidupan demokrasi yang mereka rasa semakin merosot.

"Ini tidak terkait dengan kepentingan elektoral tertentu. Seruan moral ini semata-mata kami tujukan untuk kehidupan demokrasi yang kami rasakan semakin merosot," jelas dia.