Setelah UGM, UI, dan UII, Sivitas Akademika Unand Desak Jokowi Berhenti "Cawe-cawe"

KOMPAS.com - Aliansi sivitas akademika Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat, mendesak Presiden Jokowi menghentikan "cawe-cawe" dan intervensi politik pada Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan oleh sivitas akademika Unand yang terdiri dari sejumlah pengajar, pegawai, dan aktivis mahasiswa di depan Convention Hall Unand, Jumat (2/2/2024).

Baca juga: Sivitas Akademika Unand Desak Jokowi Tak Gunakan Kekuasaan untuk Kecurangan

Gerakan ini sebagai manifesto atau pernyataan sikap upaya penyelamatan bangsa, yang mana saat ini Indonesia dianggap sedang tidak baik-baik saja.

Baca juga: UI, UGM, dan UII Ramai-ramai Soroti Jokowi dan Demokrasi di Indonesia

Peristiwa yang paling disoroti ialah intervensi penguasa terhadap Mahkamah Konstitusi (MK), ketidaknetralan penyelanggara pemilu, dan tidak independennya pejabat publik dari tingkat kementerian hingga kepala desa menjadi pemandangan ironis dalam tatanan demokrasi.

Pengajar dari Fakultas Ilmu Budaya Unand, Hary Efendi Iskandar dalam orasinya mengatakan, turunnya kampus-kampus termasuk Unand, sebagai bukti bahwa sivitas akademika punya sinyal batin yang sama bahwa negara sedang tidak baik-baik saja.

"Ini adalah respons spontan bahwa kami para guru, pendidik, mahasiswa, betul-betul nyata merasakan kegelisahan. Itu yang membuat sikap kampus menyatakan keprihatinannya. Menyatakan sikap idealismenya, menyatakan sikap moralnya bahwa bangsa kita sedang dilanda krisis institusional, dalam proses transisi demokrasi yang hampir berjalan 30 tahunan," ujar Hary.

"Kita ingatkan kepada presiden untuk berhenti cawe-cawe politik, untuk berhenti melakukan intervensi politik, kembalilah Presiden Jokowi, kembali untuk melaksanakan aturan kenegaraan dengan rule of low dan konstitusi," katanya.

Ia mengatakan, perilaku pemerintah semakin hari semakin tidak malu-malu menyatakan keberpihakan serta terang-terangan menyatakan dukungan politik.

"Sehingga kita berharap desakan moral ini mudah-mudahan mengingatkan presiden, pemerintah dari pusat hingga daerah benar-benar menyelenggarakan proses Pemilu secara adil. Kalau Pemilu sudah dianggap tak kredibel di awal, tentu berbahaya dalam konteks legitimasi di kalangan kontestan. Ini tentu bahaya, ibaratnya pertandingannya tidak benar, tidak lagi fair," ujar Hary.

Selain Unand, sejumlah sivitas akademika UGM, UI, dan UII, juga mengkritik Presiden Jokowi karena dinilai menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu calon presiden yang tengah berkontestasi.

Artikel ini telah tayang di TribunPadang.com dengan judul: Manifesto Civitas Akdemika Unand Desak Presiden Jokowi Hentikan Cawe-Cawe dan Intervensi Politik