Cerita Fahri Hamzah, Detik-Detik Jokowi dan Prabowo Bersatu

LAMPUNG, KOMPAS.com - Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah menceritakan momen "merangkulnya" Prabowo Subianto dengan Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Fahri, keduanya disatukan dengan semangat rekonsiliasi saat rakyat Indonesia terbelah di Pemilu 2014 dan 2019.

Fahri mengatakan, pada dua pemilu tersebut, rakyat Indonesia seperti sengaja diadu domba dan dipecah belah.

Baca juga: Respons Bawaslu soal Umpatan Prabowo

"Saat itu didesain seperti mau diadu. Kita tegang, Pak. Di grup keluarga tegang, grup teman tegang," kata Fahri dalam acara "Ngobrol Pilpres" di Sekretariat Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Lampung, Jumat (12/1/2024).

Dia mengatakan, ketika itu Prabowo melihat radikalisme semakin kuat dan rakyat makin terpecah belah.

"Apa yang terjadi di tahun 2019, Pak Prabowo melihat radikalisme makin kuat. Itulah titik Pak Prabowo merenung, ada yang salah dalam dua pemilu terakhir," katanya.

Baca juga: Cak Imin Sebut Dukungan Khofifah ke Prabowo-Gibran sebagai Hak Demokrasi

Di sisi lain, kegalauan yang sama dirasakan Jokowi sebagai pemenang pemilu. Menurutnya, Jokowi berpikir harus ada perdamaian dan rekonsiliasi.

"Jokowi juga sama, ini mesti ada perdamaian. Bagaimana mau membangun, nggak bisa, rakyat terbelah dua," tutur Fahri Hamzah.

Dari sisi Jokowi pun kemudian mencoba merangkul Prabowo agar tidak lagi ada perpecahan. Fahri mengatakan, ketika itu Prabowo bersedia tetapi tidak mau masuk dalam kabinet.

Namun, Jokowi bersikeras agar Prabowo masuk dalam kabinet. Sehingga akhirnya ditugaskan menjadi Menteri Pertahanan.

"Begitu dalam magnet rekonsiliasi saat mereka (Jokowi dan Prabowo) hadir dalam kabinet," ungkapnya.

Menurut Fahri, tujuan Prabowo adalah upaya transisi pemerintahan bisa berjalan mulus.

Berkaca dari pergantian presiden-presiden sebelumnya, setiap transisi membuat terputusnya upaya membuat Indonesia bisa mengurus dirinya sendiri.

"Dari Soekarno ke Soeharto tidak bagus, dari Soeharto ke Habibie tidak mulus, ke Megawati dan SBY juga sama," katanya.

Dia mengatakan, transisi pemerintahan yang mulus adalah jaminan Indonesia bisa memiliki kedaulatan sendiri atas negara lain.