Geruduk Kantor Wali Kota Solo, Mahasiswa: Sebetulnya Mau Ajak Mas Gibran Debat

SOLO, KOMPAS.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari beberapa kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (18/12/2023) sore.

Aksi tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Aksi damai pertama digelar di Monumen 45 Jakarta.

Baca juga: [HOAKS] KPU Benarkan Gibran Beli Ijazah Palsu di Australia

Kemudian, aksi kedua diselenggarakan di Kawasan Titik Nol Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Aksi di depan kantor Wali Kota Gibran Rakabuming Raka tersebut adalah aksi ketiga.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, para mahasiswa tampak memakai kaus warna hitam.

Baca juga: Ngopi Santuy di Semarang, Kaesang Tak Paksa Kader PSI Pilih Prabowo-Gibran

Mereka membentangkan spanduk bertulis "Evaluasi 9 Th Rezim Jokowi" dan "Tahta untuk Rakyat".

Mahasiswa juga membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. 

Aksi damai tersebut diikuti mahasiswa dari BEM Universitas Slamet Riyadi (Unisri), BEM Universitas Indonesia (UI), BEM Universitas Paramadina, BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), BEM Univeristas Surakarta (Unsa), BEM Institut Islam Mamba'ul Ulum (IIM), BEM Universitas 'Aisyiyah dan BEM Poltekkes Solo.

Baca juga: Ngopi Santuy di Semarang, Kaesang Tak Paksa Kader PSI Pilih Prabowo-Gibran

Ingin ajak debat

Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Jateng dan DIY sekaligus BEM KM Unisri Solo Raafila Anbiya mengatakan, aksi tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk keresahan atas putusan Mahkamah Konstitusi.

Para mahasiswa sengaja menggelar aksi damai di depan Balai Kota juga karena ingin mengajak Gibran berdebat bersama.

Massa aksi tidak puas dengan putra sulung Presiden Jokowi yang selalu absen saat diundang dalam debat publik.

"Sebetulnya hari ini mau mengajak Mas Gibran debat. Karena rasa ketidakpuasan kita. Pertama karena etika tadi etika hukum yang telah dilanggar. Putusan MKMK yang hari ini ternyata masih dilanggengkan untuk cawapres, yang kedua kami sangat kecewa karena beberapa hal waktu kegiatan publik Mas Gibran tidak mau hadir. Kami ingin melihat gagasan Mas Gibran seperti apa untuk membawa negara ini," terang dia, Senin (18/12/2023) sore.

Menurutnya, proses keputusan MK terkait pencalonan Cawapres dinilai cacat hukum.

"Kemarin putusan MK rasanya kita sangat dikhianati dari proses hukumnya. Kita ingin mewujudkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Tapi hari ini putusan MK melanggar etika. Pada akhirnya cawapres hari ini ternyata melanggar etika," kata dia.

Massa aksi juga menyoroti soal keluarga Presiden Jokowi yang dinilai melanggengkan kekuasan.

"Ternyata dari tahun ke tahun menuju pemilu hari ini keluarga Jokowi ingin memiliki rasa kuasa. Kemarin ternyata beredar isu rumor menjadi gubernur Jateng. Jangan sampai terjadi kekacauan seperti di MK langgengnya Gibran jadi cawapres," ujar Raafila.