Lombok Tengah Punya Prevalensi Stunting Tertinggi di NTB, Pemkab Setempat Sasar Calon Pengantin dan PUS

KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah terus berupaya menurunkan angka prevalensi stunting mengingat daerah ini menjadi kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Bupati Kabupaten Lombok Tengah Lalu Fathul Bahri mengatakan, pihaknya berupaya mencegah prevalensi stunting dengan menyasar calon pengantin dan pasangan usia subur (PUS).

Dia mengatakan, seluruh sektor harus bergerak untuk menurunkan tingkat stunting. 

“Ini harus lebih banyak menuju ke pondok-pondok pesantren untuk diberikan edukasi lalu sekolah-sekolah lain karena pencegahan jauh lebih penting untuk dilakukan demi generasi-generasi yang akan datang,” katanya.

Lalu mengatakan itu dalam Sosialisasi Pencegahan Stunting melalui Peningkatan Gizi dan Kesehatan Calon Pengantin dan Pasangan Usia Subur di Kabupaten Lombok Tengah, Senin (4/12/2023). 

Baca juga: Kepala BKKBN Tekankan Pentingnya Persiapan Diri untuk Sambut Bonus Demografi di Indonesia

Dia memaparkan, pihaknya juga telah menyiapkan SMA Taruna Nusantara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Lombok Tengah. 

“Kami telah menyiapkan 35 hektar tanah untuk SMA Taruna Nusantara dan progresnya sudah mencapai 80 persen,” katanya dalam siaran pers. 

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, angka prevalensi stunting di NTB mencapai 32,7 persen. Angka ini naik sebesar 1,3 persen jika dibandingkan data pada 2021.

Sementara itu, berdasarkan data Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat elektronik (e-PPGBM) per Agustus 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Lombok Tengah berada pada angka 13,34 persen dengan entrian sebesar 97,4 persen. 

Lalu berharap, prevalensi stunting yang telah mencapai 13,34 persen berdasarkan data e-PPGBM di Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami penurunan. 

Baca juga: Kepala BKKBN: Bonus Demografi 2035-2045 Harus Dikapitalisasi, Stunting Diturunkan

Lalu juga mengimbau agar Survei Kesehatan Indonesia (SKI) harus dikawal karena data yang dirilis harus riil dan jelas. 

Penyiapan keluarga bebas stunting

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah Baiq Sri Hastuti Handayani mengatakan, pihaknya menyikapi prevalensi stunting yang masih tinggi berdasarkan data SSGI. 

Menurutnya, diperlukan upaya dan gerak iring bersama dari multisektor, baik dari tingkat kabupaten sampai ke desa/kelurahan, untuk bersama mengintegrasikan program percepatan penurunan stunting. 

Salah satu upaya penurunan stunting tersebut adalah optimalisasi pencegahan dari hulu atau penyiapan keluarga bebas stunting bagi calon pengantin. 

Baca juga: Targetkan Layani 1,25 Juta Akseptor, Kepala BKKBN: Cita-cita Dua Anak Sudah Capai Target

Calon pengantin menjadi sebagai sasaran intervensi sensitif dan spesifik sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala (Perka) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 12 Tahun 2021.