Mahfud MD: Pemilu Demokratis Tercipta jika Hukum Ditegakkan

PADANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD menyebut, dibutuhkan penegakkan hukum yang tegas untuk menciptakan Pemilu yang demokratis di 2024.

"Pemilu yang demokratis dan bermartabat bisa tercipta jika aturan hukum, etika, dan norma diikuti."

Demikian kata Mahfud saat memberikan kuliah umum di hadapan ribuan mahasiswa di Kampus Universitas Andalas, Padang, Kamis (16/11/2023).

Mahfud menyebutkan, Indonesia pernah menyelenggarakan Pemilu yang paling demokratis di tahun 1955.

Baca juga: Rudy Sebut Mahfud MD Tak Akan Jadi Ban Serep Saat Jadi Wapres

"Tahun 1955 tercatat sebagai Pemilu paling demokratis di Indonesia. Ini bisa menjadi contoh bagi kita semua," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan penegakkan hukum mutlak harus dilakukan agar negara tidak hancur. "Jika hukum tidak ditegakkan, negara bisa hancur. Teorinya ada," tegas Mahfud.

Mahfud menceritakan, saat zaman Nabi Muhammad penegakkan hukum menjadi contoh yang patut diteladani. Saat itu, ada seorang pencuri yang tepergok. dan hukumannya adalah potong tangan.

Orangtua pencuri berusaha menyuap dengan menawarkan sejumlah uang agar anaknya tidak dihukum potong tangan.

"Tapi apa yang terjadi, Nabi Muhammad menolak mentah-mentah dan menyebut hukum harus ditegakkan."

Baca juga: Mahfud MD Bertemu FX Rudy di Solo, Ini yang Dibahas

"Nabi menyebut jika anaknya yang bersalah, hukuman juga akan diberikan sama yaitu potong tangan," kata Mahfud.

Dari kisah itu, kata Mahfud, sangat jelas sekali bahwa hukum harus ditegakkan agar Negara tidak hancur.

"Jika negara tidak ingin hancur, maka hukum harus ditegakkan. Jangan sampai hukum bisa dibeli," tegas Mahfud.