Soal Reklamasi, Anggota DPRD Lampung: Ekosistem Biota Laut Terancam

LAMPUNG, KOMPAS.com - Anggota dewan menilai proyek reklamasi di Pantai Karang Jaya berpotensi merusak biota laut dan harus dihentikan.

Anggota Komisi 1 DPRD Lampung yang membidangi lingkungan, Watoni Noerdin mengatakan, reklamasi di pantai itu sangat mengancam kelestarian lingkungan laut di wilayah tersebut.

Menurutnya ekosistem yang terancam seperti terumbu karang dan habitat biota satwa laut lainnya.

Baca juga: Reklamasi di Pesisir Bandar Lampung Tuai Polemik, DPRD Minta Setop

"Potensi kerusakannya sangat besar, ekosistem laut bisa rusak," kata Watoni saat dihubungi, Kamis (14/9/2023).

Watoni memaparkan ancaman ini berpotensi muncul dari limbah penampungan minyak sawit (CPO) yang dipastikan ada setelah lahan itu berdiri di area reklamasi.

"Kalau namanya mendirikan kilang penampungan CPO, pasti ada limbah," katanya.

Dia menambahkan, ancaman yang sebenarnya justru akan terjadi di masa depan. Kerusakan yang terjadi pada masa sekarang tidak akan mudah dipulihkan.

"Untuk menciptakan kembali kondisi ekosistem biota laut ini kan butuh waktu yang lama puluhan tahun baru akan terbentuk, itu tidak mudah," katanya.

Diberitakan sebelumnya, aktivitas reklamasi di Pesisir Bandar Lampung menuai polemik lantaran belum memiliki kelengkapan dokumen KKRPL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut).

Atas polemik ini, Komisi I DPRD Provinsi Lampung meminta pemerintah provinsi bertindak tegas untuk menyetop progres reklamasi tersebut.

Baca juga: Reklamasi di Lampung Dikeluhkan, PT SJIM: Kita Keruk Justru untuk Akses Nelayan

Sementara itu, Walhi Lampung menilai perusahaan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung harus memberi solusi kepada nelayan yang terdampak reklamasi di Pesisir Bandar Lampung.

Direktur Eksekutif Walhi Lampung Irfan Tri Musri mengatakan proyek reklamasi di Pantai Karang Jaya, Kecamatan Panjang itu harus jelas peruntukan dan perizinannya.

"Harus jelas perizinannya. Dan hal lain, tentu bagaimana kegiatan itu tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat sekitar, apalagi sampai menghilangkan akses nelayan terhadap sumber daya pesisir," kata Irfan.