Pengemplang Pajak Rp 2,2 Miliar di Sanggau Kalbar Divonis 3 Tahun Penjara

SANGGAU, KOMPAS.com – Seorang pria berinisial JP asal Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar) divonis majelis hakim 3 tahun penjara atas kasus melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalbar Kurniawan Nizar mengatakan, terdakwa JP melalui CV SL terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut pada kurun waktu masa Februari 2018 sampai dengan Desember 2018.

“Perbuatan JP menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 2,2 miliar,” kata Nizar dalam keterangan tertulis, Rabu (6/4/2023).

Baca juga: Terlibat Penggelapan Pajak dengan Bripka AS, Acong 2 Kali Mangkir Panggilan Polisi

Nizar menerangkan, dalam amar putusan hakim disebutkan bahwa JP dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 4,4 miliar yang wajib dibayar terdakwa dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan inkrah.

“Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka jaksa diperintahkan menyita dan melelang harta kekayaan terdakwa atau diganti dengan pidana 1 tahun penjara,” ungkap Nizar.

Sebelumnya, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat (Kalbar) menyerahkan tersangka berinisial JP beserta barang bukti kasus tindak pidana perpajakan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Sanggau.

Baca juga: Terkait Kematian Bripka AS dan Penggelapan Uang Pajak, Kompolnas Datangi Polda Sumut

Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat Kurniawan Nizar mengatakan, penyerahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.

"Tersangka JP merupakan Direktur CV SL yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sanggau yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut," kata Nizar, dalam keterangan tertulis, Selasa (17/1/2023).

Nizar menyebut, tindakan yang dilakukan tersangka ini menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 2,2 miliar.