Jokowi Berharap Muktamar PP Pemuda Muhammadiyah Hasilkan Agenda Besar

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku menaruh harapan besar pada penyelenggaraan Muktamar XVIII PP Pemuda Muhammadiyah Tahun 2023, di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). 

Jokowi berharap Muktamar Pemuda Muhammadiyah tersebut bisa menghasilkan agenda dan langkah besar.

"Mengapa? Yang pertama karena Muhammadiyah adalah nama besar, brand besar organisasi pelopor pembaharuan Islam di Indonesia. Yang kedua jumlah pemuda sekarang ini sangat besar," katanya saat membuka Muktamar XVIII PP Pemuda Muhammadiyah, Rabu (22/3/2023). 

Baca juga: Buka Muktamar PP Pemuda Muhammadiyah, Jokowi Sapa Ganjar hingga Singgung Banyak Orang yang Mengaku dari Solo

Dia mengatakan saat ini jumlah penduduk usia muda di Indonesia sangatlah besar. Dari 280 juta penduduk Indonesia, jumlah pemuda di rentang usia 15-30 tahun sudah di atas 66,3 juta.

"Oleh sebab itu ke depan yang namanya pemuda ini sangat sangat penting sekali bagi negara kita. Karena bonus demografi yang kita dapatkan, jangan sampai menjadi beban tapi mestinya menjadi modal kita untuk melompat maju menjadi negara yang adil, makmur dan berkemajuan. Indonesia," paparnya.

Jokowi pun menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sehingga bonus demografi tidak menjadi beban. Dia menyebut tidak ingin Indonesia seperti negara-negara di Amerika Latin yang terus menjadi negara berkembang. 

"Jadi dengan sumber daya alam yang banyak, negara-negara di Amerika Latin tetap terus jadi negara berkembang. Kita tidak mau sepertu itu. Kita sekarang negara berkembang tapi keinginan menjadi negara maju harus, dengan cara apapun," katanya. 

Sementara Korea Selatan dan Taiwan bisa menjadi negara maju karena SDMnya bisa menghasilkan produk yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan besar. 

"Korsel memiliki yang namanya digital component yang semua membutuhkan itu. Taiwan memproduksi chip yang semua negara besar membutuhkan dan tergantung pada mereka. Oleh sebab itu, kita juga harus memiliki produk barang yang negara lain tergantung pada kita," pungkasnya.