Dampak Pelarangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng, Apkasindo: Kami Petani Sawit Hancur Lebur

Kompas.com - 26/04/2022, 13:16 WIB

Michael Hangga Wismabrata

Penulis

Lihat Foto

Ilustrasi perkebunan kelapa sawit(Shutterstock)

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah resmi mengumumkan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng atau crude palm oil (CPO) dan minyak goreng yang berlaku mulai dari 28 April 2022 hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Namun demikian, menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Dr. Gulat ME Manurung, MP., CIMA,CAPO, kebijakan justru membuat petani sawit terancam merugi.

"Saya hitung kerugian kami petani sawit sejak tanggal 23 April sampai hari Senin sore (25/4) sudah mencapai 11,7 triliun karena selisih harga tandan buah segar (TBS) kami sebelum tanggal 22 April berbanding setelahnya sekitar Rp 1.500-Rp 1.850 per kg," kata Gulat kepada Kompas.com, Selasa (26/4/2022).

Menurut Gulat, kondisi itu seharusnya tidak harus terjadi dan sudah bisa diantisipasi kementerian terkait.

"Kejadian seperti saat tidak perlu terjadi, jika Kementerian terkait langsung mengantisipasi, sebab sawit itu tidak sama dengan kasus batubara atau nikel". Harga TBS (tandan buah segar) itu harian, kami petani sawit terlanjur hancur-lebur, lanjut Gulat. Lihat saja semua PKS (pabrik kelapa sawit) sesuka hatinya menentukan harga beli TBS Petani tanpa dasar

Soroti kementerian terkait

Pada dasarnya, kataa Gulat, pihaknya memahami tujuan Presiden Jokowi adalah melindungi petani dan masyarakat Indonesia.

Namun setelah muncul kebijakan itu informasi yang justru merugikan petani sawit.

"Sebenarnya kami petani sangat memahami maksud Presiden Jokowi yaitu untuk kepentingan masyarakat Indonesia, namun kebijakan Presiden tersebut harusnya cepat diantisipasi para menteri terkait, melalui otoritas masing-masing kementerian," katanya.

RODERICK ADRIAN MOZES Ilustrasi perkebunan kelapa sawit

"Isu yang dibangun adalah bahwa larangan ekspor CPO identik dengan pengurangan kebutuhan TBS dalam jumlah yang besar", itu informasi yang sesat. Tapi sangat disayangkan sekali tidak satu pun kementerian terkait yang meluruskan pasca-pidato Presiden Jokowi. Inilah roh permasalahannya," tegasnya.