Tiga Desa di Malaka Masih Terendam Air dan Lumpur

BETUN, KOMPAS.com — Tiga desa di Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, masih terendam air dan lumpur hingga Rabu (12/6/2013). Sebelumnya, banjir dan lumpur menggenangi tujuh desa di kabupaten itu. Pembangunan pengaman saluran irigasi yang tak kunjung rampung sejak 2010 dituding menjadi salah satu sebab banjir di wilayah tersebut.

"(Tapi) warga kerja seperti biasa dan sesekali membersihkan air dan lumpur yang penuh di dalam rumah," kata pemerhati masalah banjir di Kabupaten Malaka, Rony Seran, kepada Kompas.com, Rabu (12/6/2013). Tiga desa yang masih terendam, sebut dia, adalah Desa Umatoos, Fafoe, dan Rabasahain.

Rony menyebutkan, ketinggian air di ketiga desa itu masih berkisar 50 sentimeter. Sementara itu, ketebalan lumpur tak kurang dari 40 sentimeter. "Hanya yang berprofesi sebagai petani tidak bisa berbuat apa-apa karena semua lahan penuh lumpur dan air," lanjut dia.

Pengaman irigasi

Menurut Rony, banjir yang rutin melanda beberapa tahun terakhir disebabkan tak kunjung rampungnya pengaman irigasi sepanjang 80 meter di di Dusun Umamota, Desa Salasen, Kecamatan Malaka Barat. Padahal, kata dia, proyek itu dimulai sejak 2010.

Selama banjir berlangsung, tambah Rony, pemerintah daerah hanya mengirimkan bantuan air bersih. Hujan deras yang terus mengguyur sejak Sabtu (8/6/2013) menyebabkan tujuh desa di Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur.

Semula, tujuh desa terendam, yaitu Desa Umatoos, Fafoe, Uma Lor, Lasaen, Rabasahain, Sikun, dan Oan Mane. Air dan lumpur datang dari banjir bandang Sungai Benanain. Empat desa mengalami kondisi terparah, yaitu Umatoos, Fafoe, Lasaen, dan Rabasain.

Kepala Desa Umatoos, Andreas Nahak Seran, mengatakan, di Umatoos ada sekitar 780 rumah terendam, dengan enam di antaranya rusak parah dan dua yang lain roboh. Kehilangan ternak masih terus diinventarisasi. Ketika banjir bandang terjadi, ketinggian air berkisar antara 1 sampai 1,75 meter.

Pjs Bupati Malaka, Herman Nai Ulu, mengatakan, wilayahnya adalah kabupaten baru sehingga belum memiliki satuan kerja perangkat daerah terkait bencana alam. Namun, dia mengaku telah melaporkan kondisi ini pada SKPD di Kabupaten Belu sebagai Kabupaten induk dan juga ke BPBD Provinsi NTT. "Sekarang petugas kecamatan masih data, daerah mana saja yang mengalami bencana untuk diberikan bantuan dari Pemerintah Provinsi," papar dia.