Demo Hutan Tele, 1.000 Orang Padati Kantor Bupati Samosir

SAMOSIR, KOMPAS.com - Sedikitnya 1.000 orang dari berbagai kalangan yang tergabung Forum Peduli Samosir Nauli atau Pesona tiba di Kantor Bupati Samosir, Senin (10/9/2013). Mereka datang untuk menolak alih fungsi hutan Tele seluas 800 hektar oleh PT Gorga Duma Sari.

Massa datang disambut polisi dan Satuan polisi Pamong Praja. "Kami datang dengan damai, jangan diprovokasi. Kami datang dengan cinta dan suka rela tanpa bayaran," kata koordinator aksi Fernando Sitanggang.

Massa kemudian menari tor tor sambil berjalan keliling halaman Kantor Bupati Samosir. Massa meminta agar Bupati Samosir Mangindar Simbolon datang dan mencabut izin PT GDS. "Maaf, Pak Bupati sedang di Medan menghadiri acara di Markas Kodam I/Bukit Barisan," kata Kepala Bagian Humas Kabipaten Samosir Franklin Sigalingging.

Massa lantas meminta perwakilan Bupati Samosir untuk hadir. Mereka menolam Franklin mewakili Mangindar. Kini pengunjuk rasa bergiliran orasi.

Seperti yang diberitakan sebelumnya,  masyarakat Kabupaten Samosir, pecinta lingkungan, perantau, serta pegiat rohani akan tumpah ke kantor Bupati Samosir di Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, siang ini. Mereka melakukan aksi sambil membawa gondang, alat musik tradisional Batak. 

Menurut Fernando, ini merupakan aksi kedua. Sebelumnya April 2013 masyarakat juga sudah melakukan aksi serupa ke kantor bupati. Saat itu bupati tidak berada di tempatnya. Namun warga berhasil mendesak Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir mengeluarkan surat penghentian sementara operasional PT Gorga Duma Sari di kawasan hutan Tele.

Perusahaan milik anggota DPRD Samosir itu, mengantongi izin untuk menguasai 800 hektar di kawasan hutan Tele.

Fernando melanjutkan, pascamendapat izin, PT Gorga Duma Sari terus menebangi kayu hutan. Bahkan surat Kepala Dinas Kehutanan yang meminta penghentian sementara operasional praktis tidak digubris. Perusahaan itu terus melakukan aktivitas penebangan.

"Akibat penebangan itu warga terancam menerima bencana, dan itu sudah mulai terlihat melalui perubahan iklim di wilayah Limbong, yang persis di bawah lokasi penebangan," kata Fernando.

Itu sebabnya, masyarakat yang tergabung dalam Forum Pesona melakukan aksi penolakan dan mendesak pencabutan izin penebangan. "Jika bupati tidak segera mencabut ijin itu hari ini, Kita akan aksi hingga ke lokasi hutan dan menanami pohon di lokasi penebangan," ujar Fernando.