Kualitas Tata Kelola Anggaran Harus Ditingkatkan

SURABAYA, KOMPAS.com - Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan baik otomatis menjamin fungsinya sebagai instrumen fiskal yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.

Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, Hotman Napitupulu di Surabaya, Rabu (29/5/2013) malam mengatakan, APBD merupakan kebijakan terpenting dalam mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan mempunyai tata kelola yang baik agar APBD bisa dioptimalkan sebagai alat untuk mengintervensi perekonomian guna memakmurkan rakyat.

Indikator tata kelola anggaran yang baik salah satunya tecermin dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dia mencontohkan, saat ini LKPD di Jatim sudah terbilang bagus. Dari target 60 persen daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), saat ini sudah ada 14 LKPD yang mendapat opini WTP di Jatim, yaitu 1 LKPD Pemprov Jatim dan 13 LKPD kabupaten/kota.

"Semakin banyak daerah yang LKPD-nya mendapatkan opini WTP semakin bagus, artinya pengelolaan keuangan daerahnya semakin akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Dengan kata lain, semua pencatatan keuangan daerahnya dilakukan secara wajar," katanya.

Bahkan ke depan, laporan keuangan bisa menjadi alat pengambilan keputusan yang tepat untuk menigkatkan pelayanan publik. Hal itu diungkap Hotman di sela-sela diskusi dalam rangka 30 Tahun BPKP di Surabaya, Rabu malam.

Dia mengatakan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), diharapkan 60 persen LKPD di Indonesia sudah mendapatkan opini WTP sebelum 2014. Dengan jumlah itu, maka Jatim seharusnya minimal ada 22 daerah yang mendapat opini WTP.

"Minimal harus ada 8 daerah lagi di Jatim yang LKPD-nya mendapat opini WTP. Tapi saat ini semua daerah potensial untuk mendapat WTP karena daerah di Jatim rata-rata sudah mendapat opini WDP yang notabene hanya satu level di bawah WTP," kata Hotman.

Dia merinci, dari seluruh LKPD 2012 di lingkungan pemerintah daerah Jatim, tercatat 13 LKPD kabupaten/kota dan LKPD Pemprov Jatim mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan LKPD dari 24 kabupaten/kota mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Dari 13 LKPD yang mendapat opini WTP, opini 12 LKPD adalah WTP-DPP (WTP Dengan Paragraf Penjelasan dan hanya 1 daerah yang LKPD-nya sempurna mendapat opini WTP murni (Tanpa Catatan/Tanpa Paragraf Penjelasan). Kabupaten yang mendapat opini WTP murni adalah Banyuwangi.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya terus mempertahankan prestasi tersebut guna perbaikan pelayanan kepada masyarakat. "Perolehan hasil audit dengan opini WTP ini menunjukkan perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas LKPD yang kami lakukan secara terus menerus dan berkesinambungan," kata Anas. 

Banyuwangi, kata Anas, terus meningkatkan kontrol pada seluruh tingkatan pengelola keuangan dan barang daerah dengan menerapkan pengendalian berlapis pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Menurut dia, parameter penyelenggaraan dan pengelolaan APBD yang baik ada tiga, yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Ketiga hal itu harus dipenuhi untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Transparan artinya semua proses penganggaran dan implementasinya dilakukan secara terbuka tanpa ada indikasi KKN. Akuntabel artinya pengambil kebijakan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh publik. Adapun prinsip partisipatif diwujudkan dengan mengakomodasi opini kritis masyarakat dalam penganggaran.

"Ketiga hal tersebut saling berkaitan. Akuntabilitas dapat tercapai apabila kesempatan publik untuk berpartisipasi terbuka. Partisipasi publik hanya akan bisa dicapai apabila segala sesuatunya dibikin transparan," tuturnya.