Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: BLT Suap untuk Rakyat Miskin

Kompas.com - 01/05/2013, 09:43 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pemberian kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam bentuk uang tunai dinilai hanya untuk kepentingan partai politik pendukung pemerintah. Kompensasi uang tunai dinilai untuk menaikkan dukungan publik di Pemilu 2014.

"Modus semacam itu bisa terjadi seperti pada pemilu lalu. Bantuan langsung tunai jadi alat politik untuk menaikkan elektabilitas partai dan pemerintah," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Rabu (1/5/2013).

Fadli menambahkan, kompensasi uang tunai tidak akan membantu rakyat miskin secara permanen. Menurut dia, program tersebut hanya semacam suap terhadap rakyat miskin agar bertahan beberapa bulan saja. Setelah itu, hidup akan semakin sulit.

"Subsidi terhadap rakyat miskin harusnya jangka panjang dan sistemik, yaitu pemberdayaan dan perlindungan sosial, termasuk penyediaan lapangan kerja dan kemampuan hidup layak," kata Fadli.

Ia meminta pemerintah berpikir panjang sebelum menaikkan harga BBM. Jika harga BBM naik, kata dia, dipastikan harga-harga akan melambung tinggi sehingga rakyat akan semakin menderita.

Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, kompensasi berupa uang tunai wajib diberikan jika harga BBM naik. Presiden akan kembali mengambil kebijakan seperti periode pertama pemerintahannya, yakni dengan memberikan uang tunai kepada masyarakat.

Jika dulu diberi nama bantuan langsung tunai (BLT), program nanti bernama bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Adapula bantuan tunai lainnya, yakni beasiswa untuk rakyat miskin dengan uang tunai dan program keluarga harapan.

Adapun kompensasi di luar uang ialah beras miskin dan program kesetiakawanan sosial dengan menggelar pasar murah. Besaran bantuan yang akan diberikan pemerintah tergantung berapa besar kenaikan BBM. Angka kenaikan BBM masih dihitung pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

    Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

    Nasional
    Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

    Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

    Nasional
    BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

    BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

    Nasional
    Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

    Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

    Nasional
    Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

    Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

    Nasional
    PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

    PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

    Nasional
    Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

    Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

    Nasional
    Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

    Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

    Nasional
    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Nasional
    Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

    Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Nasional
    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Nasional
    Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Nasional
    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com