Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: 1 Mei, Buruh Jangan Anarkistis

Kompas.com - 29/04/2013, 18:38 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap agar kalangan buruh berunjuk rasa secara tertib dalam peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2013 atau biasa disebut May Day. Tindakan anarkistis, kata Presiden, malah akan menimbulkan masalah bagi semua pihak.

Hal itu dikatakan Presiden saat menerima para pimpinan konfederasi dan serikat pekerja di Istana Negara, Senin (29/4/2013). Ikut hadir Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan lainnya.

"Saya kira semua sepakat unjuk rasa buruh itu tertib, tidak merusak. Saya senang. Itulah demokrasi. Boleh ada ekspresi, ada sesuatu yang ingin dikritikkan kepada pemerintah, tapi tertib. Kalau tidak tertib, apalagi anarkis, membawa masalah bagi semua, bagi negara, perekonomian, industri dan pekerja sendiri," kata Presiden.

Presiden mengaku, ia ingin kesejahteraan pekerja semakin lama semakin baik. Menurut Presiden, tidak adil jika perekonomian tumbuh tinggi, industri berkembang baik, tetapi kondisi para pekerjanya tak berubah.

Hanya, tambah Presiden, peningkatan upah pekerja tentu harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Jika perusahaan merugi, apalagi bangkrut, kata Presiden, malah akan membuat persoalan baru.

"Maka, semua harus berkontribusi. Pekerja harus menjaga produktivitasnya, disiplinnya. Pemerintah memberikan bantuan kebijakan, regulasi dan iklim, manajemen perusahaan juga bekerja dengan baik. Dengan demikian, mereka juga tumbuh dan bisa memberikan kesejahteraan yang lebih besar lagi," kata Presiden.

Presiden menambahkan, jika ada masalah antara buruh dengan perusahaan, sebaiknya dibicarakan dengan baik. Pemerintah selalu terbuka untuk memfasilitasi dalam menyelesaikan masalah. Jika itu dilakukan, kata dia, pertumbuhan ekonomi akan terjaga.

"Coba ikuti perkembangan di Eropa. Ada negara yang penganggurannya mencapai 30 persen. Bisa dibayangkan kondisi sosial politik dan keamanan di negara-negara seperti itu. Krisis itu belum berakhir. Oleh karena itu, marilah kita jaga. Kalau ekonomi tumbuh, bisa ciptakan lapangan kerja, yang nganggur bisa kerja, yang bekerja kesejahteraan makin baik. Itu tujuan kita menjaga bersama ekonomi negeri ini," pungkas Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com