Dinilai Lalai Urus Tambang Emas, Gubernur Didemo

AMBON, KOMPAS.com - Ratusan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon, Kamis (29/11/2012) siang sekitar pukul 13.30 Wit mendatangi Kantor Gubernur Maluku meminta Gubernur Karel Albert Ralahalu segera menyelesaikan berbagai persolan kemanusiaan dan sosial yang terjadi di kawasan pertambangan emas di Desa Wamsait, Kabupaten Buru.

Dalam orasinya, mahasiswa menilai Pemerintah Provinsi Maluku selama ini terkesan lepas tangan dalam menyikapi berbagai persoalan yang ada di Buru. Padahal sejumlah masalah, mulai dari masalah hukum, pencemaran lingkungan, kemanusiaan, hingga prostitusi dan sejumlah kejahatan lainnya saat ini merajalela di kabupaten tersebut.

"Banyak masalah yang terjadi di sana. Namun pemerintah provinsi Maluku terkesan diam melihat hal ini. Ada apa ini? Di sana hukum sudah tidak berlaku, pencemaran lingkungan mulai mengancam keselamatan warga, tapi mengapa tidak ada langkah tegas terhadap masalah ini," teriak Rama Tomanussa, kordinator aksi tersebut dalam orasinya.

Mahasiswa lantas mendesak pemerintah provinsi Maluku segera mencari solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah itu. Mahasiswa juga mendesak Gubernur Maluku memanggil Bupati Buru, Ramly Umasugy untuk serius menangani setiap persoalan yang terjadi. "Gubernur harus segera memanggil Bupati Buru untuk dievaluasi, kondisi ini sudah sangat darurat dan harus segera diselesaikan, jangan hanya diam," teriak mahasiswa.

Mahasiswa juga meminta aparat kepolisian dapat tegas menyelesaikan berbagai kasus hukum yang selama ini terjadi di kawasan pertambangan. Menurut, mahasiswa, selama ini banyak kasus pelanggaran hingga pembunuhan yang tidak pernah diselesaikan secara hukum. "Kita minta polisi juga dapat menegakan supremasi hukum di sana," ungkap pendemo.

Sejumlah permasalahan yang terjadi di kawasan pertambangan hingga kini tidak diselesaikan, hal ini disinyalisasi karena sejumlah pejabat daerah selama ini turut mengambil keuntungan dari adanya pertambangan tersebut. "Banyak pejabat di daerah ini yang memiliki tromol di kawasan pertambangan dan banyak pula yang mengambil untung di sana," saru pendemo lainnya.

Dalam orasinya, para pendemo juga menolak jika kawasan tambang emas di Buru diserahkan kepada investor. "Yang terpenting sistem pengelolaan pertambangan rakyat harus dibenahi, secara tegas kami menolak masuknya investor di kawasan pertambangan," cetusnya. 

Sebelumnya, ratusan pendemo ini juga menyampaikan orasinya di Kantor DPRD Maluku di Kawasan Karang Panjung Ambon.