Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasib Pengungsi Syiah Sampang, ke Mana Pemerintah?

Kompas.com - 23/11/2012, 10:49 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Nasib sekitar 274 jiwa pengungsi warga Syiah asal Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan warga Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, kini tidak jelas.

Mereka sudah berada di tempat pengungsian di GOR Tenis Sampang sekitar tiga bulan tanpa ada solusi yang menguntungkan dari pemerintah. Pemerintah justru terkesan melakukan pembiaran dengan menghentikan suplai air bersih dan makanan sejak beberapa waktu lalu.

Hal ini diungkapkan kakak kandung Tajul Muluk (pimpinan kelompok Syiah), Iklil Al Milal, Kamis (22/11/2012), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan. "Intinya kami mempertanyakan sampai kapan kami tinggal di GOR. Kami tidak merasakan kasih sayang Pemda," ucap Iklil.

Iklil menuturkan, sejak dua hari lalu, pengungsi mulai mengalami kesulitan mencari makanan dan air bersih. Bantuan pemerintah daerah atas kedua kebutuhan warga itu sudah mulai dihentikan tanpa ada alasan yang pasti.

Dengan kondisi seperti itu, Iklil mengatakan, para pengungsi pun harus patungan membeli air dan makanan seadanya. Padahal, uang tunai yang dimiliki pengungsi pun kian menipis lantaran pengungsi tidak bisa bekerja menanam tembakau.

Para pengungsi pun, lanjut Iklil, sulit melakukan hubungan intim suami-istri. "Meski ada bilik asmara, tetapi pengungsi itu malu, apalagi mereka merasa itu seperti hotel. Kami hanya ingin segera pulang," imbuh Iklil.

Solusi relokasi

Sementara itu, Koordinator Kontras Surabaya Andy Irfan menuturkan, solusi yang ditawarkan pemerintah tidak menguntungkan para pengungsi. Ada tiga solusi yang ditawarkan, tetapi semuanya terkait relokasi kelompok Syiah dari Sampang.

Solusi relokasi, kata Andy, menunjukkan pemerintah masih melihat konflik Syiah-Sunni di Sampang dari perspektif konflik keluarga antara dua pimpinan kelompok itu, yakni Tajul Muluk dan Rois.

Padahal, Andy menjelaskan pangkal permasalahan kasus ini bermula dari fatwa sesat yang diterima kelompok Syiah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat.

"Selama fatwa itu tidak dicabut, kelompok Syiah akan terus ditindas. Pemerintah juga selama ini tidak ada dialog, langsung menawarkan solusi relokasi. Kementerian Agama praktis tidak berbuat apa-apa," ucap Andy.

Bantuan warga Sunni

Sementara itu, Iklil menjelaskan selama ada di pengungsian, pihaknya bertumpu pada bantuan dan sumbangan masyarakat dan LSM. Iklil pun mengaku sumbangan itu juga berasal dari warga Sunni yang dulu bertetangga dengan warga Syiah.

"Mereka (Sunni) kan dulu tetangga kami, mereka masih suka datang ke GOR pengungsian untuk memberikan bantuan atau dukungan moral bagi kami. Kami sendiri sebenarnya tidak masalah dengan mereka, kami baik-baik saja," ucap Iklil.

Namun, Iklil menduga kebencian terhadap kelompok Syiah dimotori oleh para ulama setempat sehingga warga Sunni terprovokasi. "Siapa lagi yang mampu menggerakkan mereka selain ulama? Selama ini kami baik-baik saja dengan mereka (Sunni)," tutur Iklil.

Berita-berita terkait bisa diikuti dalam topik: Kekerasan di Sampang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Nasional
    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Nasional
    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    Nasional
    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
     Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Nasional
    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Nasional
    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    Nasional
     Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Nasional
    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

    Nasional
    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Nasional
    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Nasional
    Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

    Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

    Nasional
    Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

    Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com