Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Harus Sampaikan Keprihatinan Muslim di New York

Kompas.com - 22/09/2012, 15:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menilai kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke New York, AS harus dimanfaatkan untuk menyampaikan keprihatinan negara berpenduduk Muslim terkait sikap berlebihan negara barat dalam mengagungkan kebebasan berpendapat.

"Kunjungan Presiden ke New York harus dimanfaatkan untuk menyampaikan keprihatinan negara berpenduduk muslim bahwa pemerintah negara-negara Barat tidak boleh berlebihan dalam menagungkan kebebasan berekspresi dan berpedapat atas dasar jaminan konstitusi khususnya yang ditujukan atau terarah penghinaan terhadap Islam," kata Hikmahanto di Jakarta, Sabtu (22/9/2012).

Berdasarkan pengalaman, kata dia, meski pengamanan di negara Barat tidak terganggu keamanannya, negara berpenduduk Islamlah yang paling tergangggu.

"Bahkan sejumlah korban berjatuhan," ujarnya.

Ia menjelaskan, bila kebebasan berpedapat dan berekspresi dilawankan dengan kemanan internasional maka keamanan internasional harus didahulukan. 

"Pelaku penghinaan harus dipastikan untuk dilakukan proses hukum agar ada efek jera. Juga bagi pihak-pihak lain untuk tidak melakukan hal yang sama (efek detterent)," katanya.

Penutupan kedubes

Pada kesempatan itu ia juga mengimbau agar jangan pernah terulang kembali penutupan Kedubes asing di Indonesia karena kekhawatiran soal keamanan.

Hal ini, menurut dia, akan membuat Indonesia dikesankan oleh masyarakat Internasional sebagai negara gagal seperti Somalia karena otoritas keamanan tidak dapat menjamin dan memberi rasa aman.

Pada Jumat (21/9), Kedutaan Besar AS dan Perancis tutup karena kekhawatiran yang luar biasa akan demo anarkis sebagai akibat protes atas Film Innocence of Muslims.

Penutupan Kedubes AS, kata Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dan Kedubes AS di Indonesia, telah dikonsultasikan dengan otoritas Indonesia terlebih dahulu.

Sementara otoritas keamanan di Indonesia tidak ada satu pun yang mengklaim bahwa Jakarta sedang siaga satu atau kekhawatiran demo pasca-shalat Jumat akan berubah anarkis.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com