Problem Jakarta Tak Jauh Beda dari Solo pada 2005

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Solo Joko Widodo atau Jokowi beberapa kali mengutarakan pandangannya seputar masalah perkotaan. Menurut Jokowi, persoalan mendasar di setiap kota tak jauh berbeda. "Yang berbeda adalah skala dan intensitas (problem)," kata Jokowi dalam sebuah acara di SCBD Kuningan, Jakarta, pekan lalu.

Pandangan senada terungkap dalam buku berjudul "Meredam Kota Yang Volatile, Mengawali Reformasi: Joko Widodo dan Surakarta, Indonesia, 2005-2011". Gambaran Kota Surakarta atau Solo sebelum 2005 dalam buku terbitan Princeton University tersebut tidak berbeda dari persoalan yang mengurat akar di Jakarta saat ini.

Sejumlah masalah mendasar perkotaan menjadi gambaran Solo saat itu, seperti jurang kaya-miskin yang semakin lebar, banjir, kebakaran, layanan air bersih, serta tingginya angka pengangguran yang diikuti peningkatan jumlah pekerja di sektor informal. Situasi terakhir diperumit dengan pemanfaatan lahan atau fasilitas ekonomi untuk menjadi lokasi usaha, bahkan tempat tinggal.

Buku tersebut menyebutkan, pada tahun 2005, sekitar 2.000 rumah semipermanen yang didiami 8.000 penduduk mengisi bantaran Sungai Bengawan Solo. Mereka tak lain adalah warga yang rumahnya hanyut dalam banjir yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Itu belum termasuk 5.000-an rumah di bawah standar yang tersebar di 51 kelurahan dalam kota yang berjarak 460 kilometer arah tenggara dari Jakarta tersebut.

Rumah-rumah tersebut dihuni warga yang tidak mendapat akses terhadap fasilitas sanitasi, drainase dan air, dan rentan terhadap kebakaran. Pada tahun 2002, misalnya, kota ini tercatat mengalami 56 kebakaran yang justru terjadi di kawasan-kawasan pemukiman tersebut.

Persoalan Solo tidak berhenti di situ. Pergolakan nasional yang terjadi pada 1998 dan bersambung ke krisis ekonomi pada tahun 2002 menyebabkan banyak penduduk kehilangan lapangan pekerjaan. Kondisi tersebut kemudian mengarah pada berbagai ekses di bidang sosial-ekonomi. Banyak warga Solo terpaksa menggantungkan hidupnya dari sektor informal. Guna menyambung hidup, keteraturan pun diterabas. Jalanan kota dipersempit oleh kehadiran pedagang-pedagang kaki lima. Fasilitas taman dan ruang publik pun dirambah. Alhasil, konflik sosial antara yang kaya, yang membutuhkan ketenangan dan kenyamanan di satu sisi dan mereka yang mencari makan di jalan, seakan telah menjadi bom waktu yang siap meletus.

Tak kurang dari seribu pedagang kaki lima memenuhi trotoar dan jalan hingga ke Taman Banjarsari, yakni taman bersejarah di Solo yang memiliki sebuah monumen memperingati perjuangan kemerdekaan pada 1945-1949. Hal ini jelas mengganggu penduduk setempat yang menilai para pedagang telah merusak taman, menyebabkan kemacetan, mengambil alih ruang publik, serta menjadi tempat berkembangbiaknya premanisme.

Letupan awal sudah terlihat pada tahun 2004. Saat itu, warga sekitar Banjarsari menolak merayakan hari Kemerdekaan RI sebagai bentuk penolakan terhadap kehadiran para pedagang yang dianggap telah merampas kemerdekaan mereka sebagai warga. Kondisi tersebut seakan tidak mendapat perhatian memadai dari pemerintah lantaran lemahnya koordinasi antarjawatan pemerintahan.

Masalah lain, para petinggi pemerintahan Solo saat itu diliputi benturan kepentingan yang cukup kuat. Akibatnya cukup jelas, perbaikan di bidang pelayanan dan pertumbuhan tingkat kesejahteraan warga ikut terabaikan.

Itulah gambaran Solo pada periode sebelum Jokowi menduduki tampuk pemerintahan sebagai wali kota. Gambaran tersebut dalam skala dan intensitas lebih tinggi terdapat di Jakarta saat ini.

"Gap kaya dan miskin, masalah kesejahteraan, banjir, kebakaran, masalah pekerja informal, pemukiman kumuh, pasar tradisional yang kumuh, birokrasi yang korup, layanan publik yang belum maksimal, hingga konflik kepentingan, semuanya itu juga menjadi masalah yang dihadapi Pak Jokowi pada awal kepemimpinan di Solo. Tantangan-tantangan itu yang dikikis secara perlahan dalam tujuh tahun kepemimpinannya," kata Budi Purnomo Karjodihardjo, Koordinator Bidang Komunikasi & Media Center Tim Kampanye Jokowi-Basuki, Minggu (16/9/2012).

Budi yakin, dengan modal yang telah dimiliki, Jokowi layak menjadi Gubernur Jakarta. Budi juga yakin bahwa pengalaman Jokowi akan membantunya dalam menghadapi dinamika dan tantangan yang lebih luas dengan masalah dasar yang kurang lebih sama. Kini Jokowi bersaing melawan gubernur petahana DKI Jakarta, Fauzi Bowo, untuk menempati kursi pemimpin tertinggi di Ibu Kota Indonesia.