Guru Pendidikan Pancasila Harus Kreatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendidikan Pancasila yang saat ini termuat dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara subtansi tak dapat diragukan manfaatnya. Akan tetapi, tanpa strategi penyampaian yang tepat, mata pelajaran itu akan berbalik menjadi mata pelajaran yang membosankan para siswa.

Firli Dwi Septiani, siswa salah satu sekolah menengah atas di kawasan Jakarta Timur, menyadari bahwa Pendidikan Pancasila bisa membangkitkan rasa nasionalisme tergantung pada guru yang menyampaikannya.

"Kalau soal mata pelajaran itu buat saya tergantung gurunya. Ada yang bisa membangkitkan nasionalisme, tetapi ada juga yang tidak," kata Firli saat ditemui Kompas.com di sekolahnya, Rabu (5/9/2012).

Selama duduk di bangku SMA, Firli mengaku selalu diajar oleh guru yang berbeda untuk mata pelajaran tersebut. Guru di kelas X dianggapnya memiliki kemampuan lebih dalam menyampaikan materi. Namun, saat ini, dia menilai guru yang menyampaikan mata pelajaran ini jauh dari harapan.

"Bagaimana ya, cara menyampaikan itu kan segalanya. Mungkin guru sebelumnya itu lebih berwawasan luas, lebih muda sehingga lebih memiliki banyak kesamaan dan bisa membangkitkan nasionalisme kami," pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah siswa mengaku jenuh saat mengikuti mata pelajaran PKn yang di dalamnya memuat Pendidikan Pancasila. Samuel Rodo, salah satu siswa sekolah menengah atas negeri di kawasan Jakarta Timur, mengungkapkan, dirinya selalu merasa bosan saat mengikuti jam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) karena penyampaian materi yang kurang kreatif dan monoton.

"Mata pelajaran ini selalu bikin saya ngantuk. Gurunya kurang kreatif, dan saya merasa lebih paham kalau membaca bukunya sendiri," katanya.

Pemerintah sendiri sedang berencana untuk menonjolkan Pendidikan Pancasila secara lebih eksplisit dalam kurikulum pendidikan nasional yang tengah dievaluasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Langkah itu diawali dengan kembali memisahkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan Kewarganegaraan. Kurikulum pendidikan nasional yang baru ditargetkan mulai digunakan pada 2013 mendatang.