Jadikan Kuota TKI untuk Posisi Tawar Impor

BATAM, KOMPAS.com — Pemerintah diharapkan menjadikan kuota penempatan tenaga kerja Indonesia sebagai salah satu materi perundingan soal impor. Cara itu untuk lebih meningkatkan penyerapan TKI formal di sejumlah negara.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengatakan, hambatan penempatan TKI masih terjadi di banyak negara. Padahal, negara-negara itu membutuhkan TKI.

"Kami kerap menerima permintaan tenaga dari pengusaha berbagai negara. Namun, permintaan itu tidak bisa dipenuhi karena pemerintah setempat membatasi TKI," ujarnya, Kamis (2/8/2012), di Batam, Kepulauan Riau.

Karena itu, patut dipertimbangkan agar kuota penempatan TKI menjadi salah satu materi perundingan dagang. Hal itu terutama untuk negara-negara yang banyak mengekspor ke Indonesia.

"Saya pernah tanya di Australia. Di sana hanya ada 500 TKI formal. Padahal, nilai ekspor sapi Australia ke Indonesia triliunan rupiah. Saya bilang kepada Menteri Pertanian, bagaimana kalau kuota impor sapi dari Australia dikurangi selama kuota penempatan TKI tidak ditambah," ujarnya.

Jumhur mengatakan, penambahan kuota penempatan TKI formal di negara lain masih dibutuhkan Indonesia. Hal itu terutama karena jumlah angkatan kerja Indonesia sangat besar. Sementara lapangan pekerjaan terbatas.

"Di sisi lain, banyak pengusaha di negara lain sebenarnya butuh tenaga terampil dari Indonesia. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan itu dari dalam negeri karena secara demografis masyarakatnya menua," ujarnya.

Karena itu, ia yakin, Indonesia bisa mendapat kuota penempatan lebih banyak. Namun, hal itu akan bergantung pada kepiawaian juru runding Indonesia.