PTN Baru Diutamakan di Daerah Perbatasan

Tanjung Pinang, Kompas - Pemerintah memprioritaskan pendirian perguruan tinggi negeri baru di kawasan strategis, seperti daerah perbatasan. Perguruan tinggi itu dibentuk untuk menjadi pusat unggulan kajian keilmuan dan penelitian ilmu-ilmu yang spesifik.

Itu dikemukakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Senin (26/12), seusai peresmian Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) menjadi universitas negeri dari semula perguruan tinggi swasta.

”Paling tidak di provinsi yang strategis harus ada PTN. Entah berupa universitas, institut, atau politeknik. Bisa konversi dari swasta atau dibangun PTN yang benar-benar baru,” kata Nuh.

Nuh menilai keberlangsungan PTN lebih aman karena pemerintah yang menanggung pembiayaan operasional hingga gaji pegawai. Sejauh ini ada 90 PTN, sedangkan PTS sekitar 3.000 kampus. ”Ada 15 perguruan tinggi yang mengajukan usulan menjadi PTN,” katanya.

Beberapa perguruan tinggi dalam proses penegerian, antara lain di daerah Sikka, Nusa Tenggara Timur; Banyuwangi, Jawa Timur; Sampang, Jawa Timur; dan Meulaboh, Aceh.

Syarat ubah status

Kendala yang kerap terjadi ada pada keengganan yayasan atau pemilik perguruan tinggi menyerahkan asetnya kepada negara. Salah satu syarat konversi adalah penyerahan aset yayasan atau pribadi menjadi aset negara. ”Kalau aset dianggap investasi pribadi, biasanya berat,” kata Nuh.

Rektor UMRAH Maswardi M Amin menilai langkah pemerintah tepat karena peminat pendidikan tinggi di Tanjung Pinang tinggi. Namun, daya tampung UMRAH minim sehingga banyak mahasiswa ke Pekanbaru.

Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani mengatakan, dengan alokasi 20 persen anggaran fungsi pendidikan, akses pendidikan di daerah pemekaran bisa diperluas.

Senin lalu, Nuh juga meresmikan Politeknik Negeri Bengkalis, Riau. (LUK)