Para Gubernur Berjanji Berantas Korupsi

Jakarta, Kompas - Di tengah banyaknya kasus korupsi, para gubernur di Indonesia menandatangani pakta integritas. Janji ini ditandatangani di atas kertas bermeterai di hadapan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam Rapat Kerja Gubernur Se-Indonesia, Senin (19/12) malam.

Pakta integritas ini berisi janji untuk berperan proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Para gubernur juga bertekad tidak menerima pemberian secara langsung dan tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lain yang tidak sesuai ketentuan berlaku. Komitmen untuk bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan menghindari pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas juga ditegaskan.

Selain itu, para pemimpin provinsi tersebut juga menyatakan siap memberi contoh kepatuhan peraturan perundangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada para karyawan yang berada di bawah pengawasan. Butir lain adalah niat untuk menyampaikan informasi penyimpangan integritas dan menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

Hampir semua gubernur hadir dalam acara ini. Beberapa yang absen dalam penandatanganan pakta integritas, antara lain Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X.

Rapat Kerja Gubernur Se-Indonesia ini juga diisi dengan pengukuhan pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Kali ini, kepengurusan dipimpin Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

Soal lahan

Di sesi lanjutan, hadir pula Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, dan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap.

Djoko meminta pemerintah daerah meredam konflik lahan sehingga tidak menjadi isu nasional. ”Sengketa lahan memasuki spektrum yang sangat luas, tidak hanya vertikal, tetapi juga konflik horizontal antara pengelola dan masyarakat. Banyak juga orang berkepentingan untuk masalah lahan,” tutur Djoko.

Djoko juga mengharapkan para gubernur menguatkan sistem pencegahan dan deteksi dini konflik. Sebab, katanya, yang meninggal satu-dua orang, tetapi beritanya menjadi banyak. (INA)