Tak Mau Berunding, Nasionalisasikan Perusahaan Malaysia

PONTIANAK, KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menyatakan siap menasionalisasikan perusahaan Malaysia yang ada di provinsi itu, jika Pemerintah Malaysia tidak mau berunding terkait lima titik perbatasan, yang masih diperdebatkan.

"Saya sebagai kepala pemerintah disini haruslah mempertahankan wilayah saya. Jika memang Malaysia tidak mau berunding, maka akan kami nasionalisasikan saja mereka punya investasi yang ada di Kalbar, saya tidak takut," ungkap Cornelis di Pontianak, Jumat (4/11/2011).

Menurut dia, permasalahan batas negara antara Indonesia-Malaysia di wilayah Kalbar sudah lama menjadi perdebatan, bahkan ada tudingan hal tersebut sengaja ia besar-besarkan karena akan menghadapi Pilgub pada 2012.

"Ada yang bilang dalam rangka Pilgub, saya itu tidak mikir sampai kesana, saya lagi pusing memikirkan kedaulatan dan wilayah saya yang diambil. Ini menyangkut harkat dan martabat bangsa Indonesia," tegas Cornelis.

Hingga saat ini ada lima batas wilayah Kalbar yang masih belum ada penyelesaiannya dengan pihak Malaysia. "Itu belum jelas karena Malaysia selalu tidak mau jika diagendakan untuk berunding," ungkap Cornelis.

Peninjauan kembali perjanjian tahun 1978, kata dia, dilakukan untuk dapat menemukan bukti-bukti baru batas wilayah kedua negara. Menurutnya, Indonesia sebagai salah satu negara jajahan Belanda, sudah tidak menyimpan dokumen-dokumen pribadi. Semuanya, berada di Belanda.

"Untuk itu, sudah seharusnya pihak Belanda mengembalikan dokumen yang sudah mereka ambil tersebut kepada Indonesia. Jangan hanya kita berpedoman pada perjanjian London 1891, itu tidak bisa," kata Cornelis.

Dirinya sangat berkeinginan Pemerintah Malaysia mau membuka jalur diplomasi untuk melakukan perundingan dalam menyelesaikan masalah tersebut. "Kalau pemerintah pusat Indonesia saya yakin dan percaya mereka tentu setuju untuk melakukan perundingan kembali dengan Malaysia, pasti," tegasnya.

Sedangkan ia sebagai Gubernur Kalbar yang mengetahui secara pasti batas wilayah daerah yang dipimpinnya. Apalagi, saksi hidup pun mau memberikan kesaksian untuk itu. "Saksi hidup pernah mengatakan bahwa wilayah tersebut memang milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ungkapnya.

Selain Dusun Camar Bulan, masih ada empat wilayah di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat yang juga terancam dicaplok Malaysia. Empat wilayah tersebut yakni, Sungai Buan, Titik D 400, Gunung Raya dan Sungai Aum. Nilai investasi perusahaan Malaysia di Kalbar sekitar 700 juta ringgit Malaysia atau hampir dua triliun rupiah dengan sektor utama di perkebunan kelapa sawit.