Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Perbatasan Bukan Berita "Panas" di Malaysia

Kompas.com - 18/10/2011, 00:21 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com — Isu pergeseran patok perbatasan antara Indonesia-Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat, ternyata tidak terlalu menjadi pembicaraan atau diberitakan secara "panas" di Malaysia. Hal itu terungkap dalam diskusi saat kunjungan beberapa wartawan dari media cetak dan televisi dari Jakarta di kantor Balai Berita di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (17/10/2011).

Hadir sejumlah anggota redaksi yang berkantor di Balai Berita, antara lain Group Editor Berita Harian Datuk Mior Kamarul Shahid dan Executive Editor (News) Metro Othman Mamat. Hadir juga Public Relation International and Protocol Division pada United Malays National Organisation (UMNO), Abdul Hamid.

Datuk Mior Kamarul Shahid menjelaskan, isu pencaplokan wilayah perbatasan di Camar Bulan dan Tanjung Datu memang beberapa kali diberitakan oleh media-media di Malaysia, termasuk di koran Berita Harian. Namun, wacana itu tidak berkembang menjadi isu yang besar, sebagaimana berlangsung di Jakarta. Masyarakat Malaysia menganggap, tidak ada pencaplokan wilayah Indonesia oleh Malaysia sebagaimana isu yang beredar di Jakarta.

"Kami tidak terburu-buru memberitakannya dan kami periksa dulu di wilayah perbatasan. Tidak ada penyerobotan wilayah di sana. Ini masalah yang sensitif," katanya.

Dalam Berita Harian edisi Senin (17/10/2011) malah sudah tidak ada lagi berita tentang isu perbatasan tersebut. Sebagian masyarakat di negeri itu meyakini, tidak ada masalah di perbatasan tersebut, dan isu itu hanya diembuskan untuk kepentingan politik tertentu.

Othman Mamat menegaskan, media di Malaysia berusaha untuk tidak memanas-manasi isu ini. Camar Bulan dan Tanjung Datu dianggap termasuk wilayah Indonesia, dan Malaysia tidak menyerobotnya.

Abdul Hamid dari UMNO mengungkapkan, sebenarnya media massa bisa mengambil peran dalam membina hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia. Media diharapkan tidak terjebak menyiarkan isu yang belum diperiksa dan dikonfirmasi. Bagaimanapun, kedua negara adalah tetangga dan serumpun sehingga perlu membangun hubungan baik. "Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang mengembuskan isu," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Nasional
Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Nasional
Soal Revisi UU MK, Disebut 'Jurus Mabuk' Politisi Menabrak Konstitusi

Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi

Nasional
SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

Nasional
Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com