Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Perbatasan, yang Terpenting Pembangunan Infrastruktur

Kompas.com - 17/10/2011, 14:05 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR asal Fraksi Partai Demokrat Ramadhan Pohan menegaskan tidak satu pun wilayah daerah Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat yang telah dicaplok oleh Malaysia.

Hal tersebut disampaikan Ramadhan, setelah dirinya bersama Komisi II DPR melakukan kunjungan spesifik langsung ke dua daerah tersebut.

"Saya ingin sampaikan apa adanya, sesuai dengan apa yang kita lihat. Memang tidak ada pencaplokan di sana. Begitupun dengan kabar yang dikatakan patok-patok yang bergeser, itu semua tidak benar. Jadi, kepada siapapun, baik kalangan pemerintah, maupun parlemen, ketika menyampaikan data dan fakta itu, sampaikan lah yang benar," ujar Ramadhan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Senin (17/10/2011).

Dugaan pencaplokan wilayah tersebut pertama kali dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin. Politisi PDI-P itu menyebut wilayah Camar Bulan berkurang hampir 1.500 hektar dan wilayah Tanjung Datu sepanjang 800 meter garis pantai. Bahkan, Malaysia dikatakan sudah membangun taman nasional serta budidaya penyu di daerah tersebut.

Ramadhan menuturkan, dalam tinjauan langung yang ditemani oleh Pangdam Mayjen Geerhan Lantara dan Kapolda Kaliman Barat tersebut, rombongan anggota Komisi II langsung menuju ke titik A-104, A-53, A, 54 yang berada di wilayah Camar Bulan. Menurutnya, di titik-titik tersebut, tidak ada satupun wilayah yang dicaplok oleh Malaysia.

"Patoknya itu masih ada, dan kalau dikatakan bergeser itu tidak benar. Patok. A-104, itu masih berdiri di sana. Jadi dari sisi ini, tidak benar camar bulan dicaplok. Semuanya masih sesuai berdasarkan MOU 1978. Dan budidaya penyu itu memang ada, tapi itu di wilayah Malaysia, bukan kita. Jadi apa yang mau dipersalahkan," kata Ramadhan.

Lebih lanjut, Ramadhan mengharapkan agar berbagai pihak tidak lagi mempersoalkan masalah perbatasan ini. Menurutnya, yang terpenting dalam soal perbatasan saat ini adalah pembangunan insfrastruktur.

"Saya kira persoalan infrastruktur lebih tepat dibicarakan di sana (wilayah perbatasan). Ibu-ibu di sana sampai ada yang bilang susah sekali hidup, bahkan sampai ada yang melahirkan di atas sampan," kata Ramadhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com