Demokrat Jogja Dukung Penetapan Sultan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Mengambil sikap berbeda dengan kebijakan pengurus pusat, Fraksi Partai Demokrat Kota Yogyakarta memutuskan untuk mendukung sepenuhnya keistimewaan DIY serta penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai Kepala Daerah.

Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang mengagendakan pernyataan sikap DPRD terhadap Rancangan Undang-undang Keistimewaan DI Yogyakarta, Kamis (13/1).

Sikap Fraksi Partai Demokrat itu berbeda dengan sikap Fraksi F-PD di empat kabupaten lain di DIY, termasuk di tingkat provinsi, dalam rapat paripurna di masing-masing daerah beberapa waktu sebelumnya. Seperti diketahui, sikap Partai Demokrat selama ini terkait posisi kepala daerah DIY adalah mendukung mekanisme pemilihan, bukan penetapan.

Karena sikap F-PD Kota Yogyakarta yang mendukung penetapan ini, seluruh peserta rapat yang juga dihadiri perwakilan berbagai elemen masyarakat pendukung keistimewaan memberikan aplaus meriah dan sorak sorai. Rapat paripurna itu juga dihadiri Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur Paku Alam IX. Hadir pula Walikota Yogyakarta Herry Zudianto dan wakilnya Haryadi Suyuti.

Dari pandangan umum yang dibacakan juru bicara Marwoto Hadi, F-PD Yogyakarta menyatakan sikap dukungan itu dilandasi aspirasi masyarakat DIY yang mendukung penetapan. Hal itu juga disertai dukungan fakta sejarah bahwa keraton Yogyakarta dan Paku Alam telah ada sebelum NKRI dan berperan besar dalam mewujudkan kemerdekaan RI.

Karena itu, Fraksi Partai Demokrat mendukung sepenuhnya penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam yang bertahta sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY, ujar Marwoto di atas mimbar. Seluruh anggota F-PD yang berjumlah sepuluh orang itu juga menandatangani surat pernyataan dukungan tersebut, bersama 30 anggota DPRD lainnya.