Pemerintah Akui Lalai Tanggapi Mentawai

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Bidang Bencana Alam, Andi Arief, mengakui bahwa pemerintah lalai dalam menanggulangi bencana tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

Tsunami Mentawai tidak tertangani pada 12 jam pertama karena pihaknya tidak mendapat informasi yang jelas mengenai adanya tsunami menyusul gempa 7,2 skala Richter di sana. Bantuan helikopter belum disiapkan ketika Badan Penanggulangan Bencana Sumatera Barat meminta helikopter untuk mengirim bantuan, pemerintah belum menyiapkannya.

"Kami mengakui bahwa 12 jam pertama Mentawai ini (pemerintah) lalai karena sampai pukul 12 malam, kami tidak memperkirakan ada tsunami," ujar Andi dalam diskusi Polemik "Bencana dan Duka Indonesia" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (30/10/2010).

Baru keesokan harinya, kata Andi, pemerintah menerima informasi tsunami dari media asing kemudian mengerahkan satuan cepat badan penanggulangan bencana nasional, TNI, Polri, dan mengirim helikopter.

"Sampai sekarang tidak ada yang menerima foto lengkap tsunami itu. Ada yang sebut 7 meter, 6 meter," imbuhnya.

Sebelumnya Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyatakan bahwa gempa 7,2 skala Richter di Mentawai tersebut berpotensi tsunami. Namun, peringatan potensi tsunami tersebut dikabarkan sempat dicabut.

"Kepala pusat tsunami di US Hawai pun mencabut. Yang ada, laporan BMKG hanya 40 sentimeter. Kami belum tahu persis penyebabnya apa," katanya.

Andi juga menyampaikan, potensi gempa berkekuatan di atas 7 skala Richter di kawasan Pagai Selatan, Kepulauan Mentawai, tersebut belum sempat diteliti. Pemerintah, katanya, baru mempersiapkan antisipasi untuk kemungkinan gempa 8,9 skala Richter yang diramalkan akan terjadi di Siberut.

"Apa yang terjadi di Mentawai ini kejadian yang mendahului bencana. Kami baru sampai di Padang, baru masuk ke Mentawai mengantisipasi kemungkinan pelepasan energi 8,9," tuturnya.