PT TPL Dilarang Tebang Pohon Kemenyan

MEDAN, KOMPAS.com — PT Toba Pulp Lestari untuk sementara diminta tidak menebangi pohon kemenyan di hutan-hutan yang masuk wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Selama ini, petani kemenyan di Humbang Hasundutan resah oleh penebangan pohon kemenyan secara sporadis oleh PT Toba Pulp Lestari.

Dalam pertemuan yang difasilitasi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Utara (Sumut) antara PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan beserta DPRD setempat di Medan, Selasa (14/7), diputuskan, untuk sementara waktu PT TPL dilarang menebangi pohon kemenyan di wilayah hutan Kabupaten Humbang Hasundutan. Menurut Anggota DPD asal Sumut Parlindungan Purba, petani kemenyan di Humbang Hasundutan selama ini mengeluhkan penebangan yang dilakukan TPL secara sporadis.

Sementara masyarakat Humbang Hasundutan penghasilannya sangat bergantung getah kemenyan yang mereka sadap. "Selama ini memang tidak jelas, mana kemenyan milik masyarakat dengan pohon kemenyan yang masuk dalam wilayah RKT (rencana kerja tahunan) HTI PT TPL di Humbang Hasundutan," ujar Parlindungan.

Untuk itu, kata Parlindungan, pertemuan antara PT TPL dan Pemkab Humbang Hasundutan dan DPRD setempat bisa dianggap positif. "Karena sebelumnya memang antara PT TPL, Pemkab Humbang Hasundutan dan DPRD tidak pernah duduk bersama membicarakan, mana saja pohon kemenyan yang boleh ditebang," katanya.

Menurut Asisten I Pemkab Humbang Hasundutan Onggung Silaban, masyarakat di wilayahnya memang turun-temurun menjadi petani kemenyan. Masyarakat tidak mempermasalahkan izin HTI PT TPL di Kabupaten Humbang Hasundutan. "Mereka hanya meminta PT TPL memiliki hati nurani, agar tidak mematikan sumber penghidupan masyarakat sebagai petani kemenyan," ujar Onggung.

Selain itu, penebangan pohon kemenyan di wilayah hutan Kabupaten Humbang Hasundutan, kata Onggung, membawa dampak lain, selain semakin berkurangnya sumber penghasilan masyarakat. Penebangan oleh PT TPL membawa dampak lain berupa menyusutnya air sungai di hutan-hutan tersebut. "Dan sekarang dampak tersebut sudah sangat dirasakan masyarakat," katanya.

Pemkab Humbang Hasundutan, menurut Onggung, dalam posisi menyampaikan aspirasi warganya yang mengeluhkan penebangan pohon kemenyan oleh PT TPL. Selama ini kami memang tidak secara resmi bertemu dengan PT TPL. "Apa yang kami sampaikan ini merupakan keluhan warga," katanya.

Tak menebang

Menurut Direktur PT TPL Juanda Panjaitan, pada prinsipnya PT TPL tak berkeberatan dengan keluhan petani kemenyan. Dia mengatakan, PT TPL sudah memberhentikan operasi di wilayah-wilayah yang menjadi sengketa dengan masyarakat. Namun, Juanda menyatakan, PT TPL juga meminta agar masyarakat ataupun Pemkab Humbang Hasundutan melihat dengan jelas fakta di lapangan, terkait wilayah RKT HP HTI PT TPL.

"Kami tidak asal menjalankan operasi, karena ada aturan dan ketentuannya dari Departemen Kehutanan. Kalau memang kami sudah memberhentikan operasi di satu wilayah, jangan juga kemudian ada pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi ini dengan menyebarkan isu kami melakukan penebangan kemenyan malam-malam," kata Juanda.

Juanda mengatakan, PT TPL siap melakukan mapping bersama Pemkab Humbang Hasundutan, DPRD dan masyarakat melihat di mana pohon-pohon kemenyan yang telah disadap masyarakat. "Kami tidak akan menebang pohon-pohon yang telah disadap masyarakat, meski pohon-pohon tersebut masuk dalam wilayah HP HTI PT TPL," katanya.