DAU Blora Terancam Dipotong 25 Persen

BLORA, KOMPAS.com — Pemerintah Kabupaten Blora mendapat peringatan dari Gubernur Jawa Tengah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan. Mereka mendesak Pemerintah dan DPRD Kabupaten Blora segera menyelesaikan RAPBD 2009 pada 24 April. Kalau terlambat sehari, dana alokasi umum atau DAU akan dipotong 25 persen.

Bupati Blora Yudhi Sancoyo, Senin (20/4) di Blora, mengatakan, Kabupaten Blora merupakan satu-satunya daerah di Jateng yang belum menyerahkan RAPBD 2009. Pasalnya, hingga kini DPRD Kabupaten Blora belum rampung membahas dokumen nota RAPBD 2009 itu.

"Saya tidak akan mempersoalkan pembahasan itu dilakukan di Sarangan, Jawa Timur. Target saya adalah RAPBD 2009 kelar dan dapat diserahkan Gubernur Jateng pada 24 April," kata dia.

Yudhi mengakui terjadi lonjakan jumlah anggaran di sejumlah pos, terutama pos pembangunan infrastruktur dan perekonomian desa, dalam dokumen nota RAPBD 2009. Peningkatan jumlah itu lantaran pemanfaatan atau penambahan sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) dalam anggaran, dari Rp 80 miliar menjadi Rp 130 miliar.

Berdasarkan dokumen nota RAPBD 2009, lonjakan jumlah anggaran itu misalnya terjadi di pos pembangunan fisik jalan, jembatan, sarana ekonomi, dan pembangunan pasar desa, yang meningkat dari Rp 5,8 miliar menjadi Rp 75,6 miliar. Kebutuhan itu melonjak sekitar 13 kali lipat dari anggaran semula.

Program Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi (P2SE) meningkat dari Rp 750 juta menjadi Rp 35 miliar atau sekitar 46,6 kali lipat anggaran semula. Dokumen itu merupakan hasil akhir pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di Sarangan yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blora M Warsit.

"Kami memang menitikberatkan pembangunan di sektor pedesaan dengan konsentrasi program padat karya. Meskipun begitu, saya berharap pemakai anggaran tidak menggunakan uang itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu," tegas Yudhi.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blora Abu Nafi mengatakan, DPRD Kabupaten Blora memotong anggaran Dinas Perhubungan dari Rp 1,9 miliar menjadi Rp 1,2 miliar. Padahal pada tahun ini, Dinas Perhubungan mengelola terminal-terminal di Blora.

Tahun kemarin, sebelum mengelola terminal-terminal di Blora, Dinas Perhubungan memperoleh Rp 1,7 miliar. "Saya tidak tahu alasan pemotongan itu. Semoga saja dana yang dipotong itu digunakan untuk masyarakat," kata dia.