Warga Krayan Hibahkan Tanah untuk Pos Imigrasi, Ingin Lembudud Jadi Jalur Masuk Negara Resmi

NUNUKAN, KOMPAS.com – Tim Pengawasan Orang Asing (Pora), Imigrasi Nunukan, Kalimantan Utara, melakukan patroli dan kunjungan di dataran tinggi Krayan, yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia.

Dari 5 Kecamatan di Krayan, yakni Krayan Induk, Krayan Tengah, Krayan Selatan, Krayan Barat, dan Krayan Timur, jalur perlintasan tradisional Lembudud, paling menjadi sorotan.

Kepala Kantor Imigrasi Nunukan Adrian Soetrisno mengatakan, Lembudud merupakan salah satu titik jalur masuk ilegal yang berada di Kecamatan Krayan Induk.

Baca juga: Berpotensi Kerawanan Pemilu, Bawaslu Warning Keberadaan 4.763 TKI Ber KTP Nunukan

‘’Dari koordinasi dengan Satgas Pamtas Pos Lembudud, jalur ini termasuk salah satu jalur yang digunakan oleh WNI keluar masuk wilayah Indonesia namun dengan intensitas rendah. Ini dikarenakan akses jalan yang rusak,’’ujarnya, Jumat (5/7/2024).

Kendati Lembudud bukan merupakan jalur masuk resmi, tetap saja jalur ini sering digunakan oleh masyarakat untuk melintas.

Masyarakat Krayan meminta pemerintah menambahkan Lembudud sebagai salah satu jalur masuk negqra resmi.

Permintaan ini diutarakan oleh sejumlah Camat di Krayan, antara lain Camat Krayan Barat, Dawat Udan, dan Camat Krayan Induk, Rony Firdaus.

Keduanya berharap adanya Pos Imigrasi dan Satgas Pamtas RI – Malaysia di Pos Lembudud untuk membantu melakukan pengawasan perlintasan WNI maupun WNA.

‘’Bahkan Pemerintah Kecamatan Krayan Barat akan memberikan hibah tanah kepada Pos Imigrasi Krayan, yang saat ini masih dalam proses penyelesaian administrasi. Harapan masyarakat Krayan, tanah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat pemeriksaan (check point) pelintas yang masuk atau keluar melalui wilayah Lembudud,’’imbuhnya.

Dalam kunjungan tersebut, Rony Firdaus juga menegaskan kepada Tim Pora, betapa pentingnya keberadaan entry point Lembudud bagi masyarakat Krayan, baik secara ekonomi, social dan budaya.

Rony meminta agar pihak Imigrasi bisa mengkomunikasikan masalah ini (entry point resmi), kepada Menteri Hukum dan Ham.

Kakanim Nunukan, Adrian Soetrisno menjelaskan, penambahan beberapa entry point di wilayah Krayan, memerlukan persetujuan dan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

‘’Memerlukan proses yang panjang, serta alasan yang kuat dan tepat. Namun semua aspirasi akan kami laporkan berjenjang ke atasan,’’ kata dia.

Baca juga: Antisipasi TKI KTP Nunukan Menjadi Pemilih, KPU Lantik Pantarlih BP2MI

Sering terjadi pengusiran aparat Malaysia

Adrian melanjutkan, dari penuturan Danramil Krayan, Kapten Joan Agus, sempat beberapa kali, petugas Polisi ataupun Tentara Malaysia, ingin masuk melintas ke wilayah Krayan untuk jalan-jalan.

Namun mereka selalu dihalau oleh Satgas Pamtas RI - Malaysia, maupun petugas Koramil Krayan, dengan alasan keamanan negara dan antisipasi tindakan spionase.

Aksi pengusiran aparat Malaysia yang berniat masuk illegal mendapat apresiasi Adrian. Ia menyarakankan, agar prajurit Satgas Pamtas dan Koramil, tetap menghalau dan menolak mereka.

Karena dalam aturan, kata Adrian, sebelum masuk Indonesia, pihak Malaysia harus berkoordinasi maupun bersurat melalui Pos Pamtas Gabma (Gabungan Indonesia, Malaysia) Long Midang. Dimana terdapat Tentara Malaysia, di dalamnya,

‘’Setelah itu, baru dapat diarahkan menuju check point Imigrasi di Long Midang. Selanjutnya, akan dilakukan profiling oleh petugas Imigrasi mengenai maksud dan tujuannya datang,’’jelasnya.