Datangi Gedung DPRD, Puluhan Tenaga Honorer Minta 4.222 Pegawai Diangkat Jadi ASN

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Puluhan tenaga honorer yang tergabung dalam Ikatan Pegawai Non-ASN Kabupaten Banyumas (Iwanamas) mendatangi gedung DPRD Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (8/5/2024).

Mereka menuntut agar 4.222 tenaga honorer yang bekerja di berbagai instansi lingkungan Pemkab Banyumas, tahun ini diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca juga: Seorang Warga Sikka Dianiaya 3 Pria hingga Babak Belur, Satu Pelaku Berstatus ASN

"Kami menuntut terkait penyelesaian pengangkatan honorer 2024," kata Ketua Iwanamas, Agil Prasetyo, usai audiensi dengan Ketua Komisi 1 DPRD Banyumas, Sardi Susanto, Rabu.

Agil berharap, para tenaga honorer ini dapat diangkat tanpa mengikuti tes.

"Tapi kalau undang-undang atau regulasi mengatur harus melalui tes, kami akan melaksanakam itu," ujar Agil.

Agil mengungkapkan, di Banyumas masih ada sebanyak 4.222 tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN. Masa kerja mereka ada yang hampir 19 tahun.

"4.222 tenaga honorer itu sudah terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tapi masih ada teman-teman yang belum terdata di BKN, kami juga memperjuangkan itu," kata Agil.

Sementara itu, Sardi Susanto mengatakan, akan memperjuangkan nasib para tenaga honorer tersebut.

"Terkait tuntutan teman-teman, saya dari dulu sudah berkomitmen teman-teman honorer ini harus dimanusiakan," kata Sardi.

Sardi mengatakan, tenaga honorer di Banyumas telah diangkat secara bertahap. Dari total 5.848 honorer, sekitar 1.600 telah diangkat menjadi ASN sejak 2021 sampai 2023.

Baca juga: Kejari Purwakarta Sita Mobil Mewah, Barang Bukti Dugaan Gratifikasi ASN

"Sekarang tinggal 4.222, tapi pemkab tahun ini hanya mengajukan 1.366, sisanya gimana? Padahal amanat UU seluruh tenaga honorer yang telah terdata di BKN harus diangkat pada Desember 2024," kata Sardi.

Menurut Sardi, dari sisi anggaran sebenarnya pemkab mampu untuk mengangkat seluruh tenaga honorer tersebut. Dia menyebut pemkab memerlukan anggaran sekitar Rp 43 miliar.

"UU sudah memberikan keluwesan yaitu dengan skema paruh bayar atau paruh waktu. Paruh bayar ini memberikan gaji seperti yang mereka terima sekarang kurang lebih Rp 2,2 juta. Yang penting dapat NIP dulu, diorangkan dulu, hak-hak lainnya diberikan kemudian hari," jelas Sardi.