Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Bantuan Bencana di Pesisir Selatan, Warga Demo Minta Camat Dicopot

Kompas.com - 25/04/2024, 19:35 WIB
Perdana Putra,
Glori K. Wadrianto

Tim Redaksi

PADANG, KOMPAS.com - Ratusan ninik mamak, tokoh masyarakat, dan warga Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat berunjuk rasa di Kantor Camat, Kamis (25/4/2024).

Mereka menuntut Camat Koto XI Tarusan Nurlaini dicopot dari jabatannya, karena dinilai tidak becus dalam mengurus persoalan bantuan bencana hingga pelantikan wali nagari atau kepala desa.

"Kami menilai beliau tidak becus. Kami minta beliau dicopot," kata koordinator aksi, Dasril Jabar Dt Kayo kepada wartawan di kantor camat setempat.

Dasril mengatakan, penanganan bantuan bencana memicu protes dari warga, sehingga terjadi gejolak di tengah warga Nagari Duku, Nagari Duku Utara, dan lainnya.

"Bahkan persoalan bantuan bencana ini sempat membuat warga marah dan menyegel Kantor Wali Nagari Duku. Di Duku Utara juga heboh," kata Dasril.

Bencana banjir dan longsor terjadi pada 7 Maret 2024 lalu menyebabkan puluhan orang meninggal dunia dan ribuan rumah terdampak.

Sementara, untuk pelantikan Wali Nagari, Dasril mengatakan, hingga kini Wali Nagari Nanggalo belum dilantik kendati sudah enam bulan selesai pemilihan, dan telah ada pemenangnya.

"Kami minta Wali Nagari yang terpilih dilantik," kata Dasril.

Menurut Dasril, alasan yang membuat Wali Nagari terpilih, Andre Saputra. belum dilantik tidak masuk akal.

"Katanya Andre belum keluar SK pengunduran dirinya dari Badan Musyawarah Nagari. Ini kan aneh. Dia sudah membuat surat pengunduran diri dan sah waktu mencalonkan diri."

"Ketika sudah menang dibilang SK pengunduran diri belum keluar," cetus Dasril.

Dasril mengklaim, masyarakat menuntut agar persoalan itu cepat diatasi dan Wali Nagari terpilih segera dilantik.

Sementara, Camat Koto XI Tarusan Nurlaini mengatakan, persoalan dirinya dituduh menyelewengkan bantuan bencana adalah hoaks.

"Itu hoaks. Masak saya dibilang menjual bantuan 150 ton, sementara bantuan saja hanya 37 ton," kata Nurlaini.

Nurlaini mengatakan setiap bantuan itu didata dan dipertanggungjawabkan. "Kalau warga ini mau melihat datanya silahkan ya," tegas Nurlaini.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com