Pesan Ulama Aceh untuk Presiden Jokowi soal Penanganan Rohingya

BANDA ACEH, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali, menyampaikan pesan khusus utuk Presiden Joko Widodo, terkait penanganan pengungsi Rohingya di Aceh.

“Saya salah satu pendukug Bapak (Jokowi), dua periode saya berkomitmen untuk mendukung Bapak. Kesempatan ini saya gunakan untuk berharap kepada Bapak Presiden Joko Widodo, untuk menyelesaikan kasus Rohingya ini oleh pemerintah pusat secepatnya,” kata Tgk Faisal Ali atau disapa Lem Faisal saat mengunjungi pengungsi Rohingya di gedung Balee Meuseuraya Aceh (BMA), Sabtu (30/12/2023).

Baca juga: Menyoal Pengusiran Pengungsi Rohingya oleh Mahasiswa di Aceh, Sisakan Trauma dan Ketakutan

Lem Faisal sangat berharap Jokowi bisa menyelesaikan semua permasalahan Rohingya di Aceh yang kini menjadi perhatian masyarakat.

“Jangan kasih ini kepada pemerintah di luar tanggung jawab Bapak,” katanya.

Lem menilai, belum ada aksi apa pun terkait penanganan Rohingya di Aceh. 

“Selana ini belum ada aksi apa pun terhadap penanganan Rohingya ini, maka ini lah harapan saya dari lubuk hati paling dalam, saya sangat berharap kepada Bapak Presiden untuk menuntaskan kasus Rohingya yang ada di Aceh ini,” ungkapnya.

Baca juga: BEM UIN Ar-Raniry dan Unsyiah Pastikan Tak Ikut Pemindahan Paksa Pengungsi Rohingya

Saat berkunjung ke gedung BMA, selain menyerahkan bantuan berupa makanan dan air mineral, Lem Faisal juga turut berbincang dengan salah seorang pengungsi tersebut.

Bahkan, Lem ikut mendengarkan langsung lantunan ayat suci Al Quran yang dibacakan oleh seorang anak di sana.

“Alhamdulillah, kami diberikan rezeki oleh Allah SWT, kami berbagi dalam konteks kemanusiaan. Dalam rangka melihat mereka (rohingya) yang sudah beberapa hari di tempat ini (gedung BMA),” kata Lem Faisal kepada awak media.

Lem meminta, pemerintah pusat tidak memberikan tanggung jawab kepada daerah atau masyarakat Aceh. Sebab, masyarakat hanya membantu sementara.

“Itu yang kita tuntut selama ini, bahwa pemerintah pusat harus bersikap terserah sikap apa diambil, tetapi itu sikap pemerintah bukan sikap masyarakat, bukan sikap tokoh politik, bukan sikap partai politik, tapi sikap pemerintah yang kita butuhkan saat ini. Selama ini kita lihat belum ada sikap konkret dari pemerintah pusat dalam menangani Rohingya,” pungkasnya.