Tak Lagi Jadi Bagian DPC PDI-P, Gibran: Silakan Pak Rudy kalau seperti Itu

SOLO, KOMPAS.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi soal dirinya tidak lagi menjadi bagian dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P.

Diketahui, DPC PDI-P telah tutup buku untuk Gibran yang sekarang telah menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Ya, itu silakan dari Pak Rudy kalau seperti itu (sudah tidak menjadi bagian PDI-P)," kata Gibran di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/11/2023).

Baca juga: PDI-P Solo Tutup Buku Soal Gibran Tak Kunjung Kembalikan KTA, Rudy: Itu Etika Saja

Putra sulung Presiden Jokowi tak menjawab soal dirinya "dikuningkan" Golkar. Suami Selvi Ananda tampak buru-buru dan meninggalkan awak media menuju ruang rapat wali kota.

Berdasarkan agenda wali kota yang diterima, hari ini ayah Jan Ethes Srinarendra itu menerima audiensi dari Pemuda Katolik.

Sebelumnya diberitakan, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Kota Solo, Jawa Tengah, sudah tutup buku untuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Ketua DPC PDI-P Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan Gibran mau mengembalikan KTA atau tidak.

Sebab, putra sulung Presiden Jokowi itu sudah diusung sebagai bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendampingi Prabowo Subianto.

"Sudah tutup buku karena sudah mencalonkan (wakil presiden). Buku sudah ditutup sehingga kita fokus memenangkan Ganjar-Mahfud. Sudah titik," tegas Rudy, sapaan akrabnya, saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Senin (6/11/2023) malam.

Rudy menyinggung etika Gibran yang sampai saat ini tidak kunjung mengembalikan KTA PDI-P ke DPC.

Baca juga: Ada Isu Penjegalan Gibran, Gerindra Jateng: Berarti Memang Dia Diperhitungkan

"Sudah tidak perlu bicara itu (KTA). Sudah ditutup bukunya karena sudah mencalonkan. Terserah (mau mengembalikan KTA atau tidak). Itu etika saja," jelas Rudy.

Pihaknya menyarankan kepada Gibran untuk mengembalikan KTA dan membuat surat pengunduran diri supaya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi tidak dianggap bermain dua kaki.

"Suratnya bunyi jelas kok. Untuk menghilangkan isu supaya Ibu Mega tidak dianggap bermain di dua kaki dan juga Pak Jokowi tidak dianggap bermain dua kaki. Maka, saya hanya menyarankan. Nak menyarankan tidak ada batasnya kok," kata dia.