Kabinet Wilopo: Proses Terbentuk, Program Kerja, dan Penyebab Jatuh

KOMPAS.com - Kabinet Wilopo merupakan kabinet ketiga yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat.

Kabinet ini diketuai oleh Wilopo yang bertugas dari periode 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Wilopo merupakan Perdana Menteri Indonesia ketujuh.

Kabinet Wilopo

Proses Terbentuknya Kabinet Wilopo

Kabinet Wilopo terbentuk didasari dengan bubarnya Kabinet Sukiman-Suwiryo yang terjerat kasus MSA.

Awalnya, Soekarno menunjuk Sidik Djojosukarto dari partai PNI dan Prawoto Mankusasmito dari Partai Masyumi untuk menjadi formatur kabinet. Penunjukkan itu dilakukan pada tanggal 1 Maret 1952.

Soekarno berharap penunjukkan kedua tokoh politik ini dapat membangun kabinet yang kuat dan mendapatkan dukungan parlemen.

Sayangnya, keinginan Soekarno tersebut tidak terpenuhi, disebabkan Sidik dan Prawoto tidak mendapatkan dukungan penuh dari parlemen.

Baca juga: Kabinet Wilopo: Latar Belakang, Susunan, dan Program Kerja

Sidik dan Prawoto mengembalikan mandatnya kepada presiden.

Pada tanggal 19 Maret 1952, Soekarno menunjuk Wilopo sebagai formatur kabinet yang baru.

Kabinet Wilopo menjadi kabinet zeken, maksudnya kabinet ini berisikan jajaran tokoh yang ahli di bidangnya tidak hanya partai politik tertentu.

Program Kerja Kabinet Wilopo

Pada masa Kabinet Wilopo, Wilopo merumuskan enam program kerja.

Program kerja yang diusung kabinet ini tidak jauh berbeda dengan kabinet sebelumnya. Wilopo hanya melengkapi dan menyempurnakan beberapa hal yang dianggap penting.

Mengingat Indonesia baru saja merdeka sehingga memiliki masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan dalam satu masa kabinet saja.

Berikut ini adalah program kerja yang diajukan dan diterima oleh presiden.

1. Organisasi Negara

• Melaksanakan pemilihan umum untuk konstitunante dan dewan-dewan daerah.
• Menjelaskan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah. Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat.

2. Kemakmuran

• Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional terutama bahan makanan rakyat.
• Melanjutkan usaha perubahan agraria

3. Keamanan

• Menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum. Menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman.

4. Perburuhan

• Memperlengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk meningkatkan derajat kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional.

Baca juga: Jatuhnya Kabinet Wilopo

5. Pendidikan dan Pengajaran

• Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan, pendidikan, dan pengajaran.

6. Luar Negeri

• Mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia.
• Menyelesaikan penyelenggaraan perhubungan Indonesia-Belanda atas dasar Unie Statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional biasa yang menghilangkan hasil-hasil KMB yang merugian negara dan rakyat.
• Meneruskan perjuangan memasukan Irian Barat dalam wilayah Indonesia secepat-cepatnya.

Penyebab Jatuhnya Kabinet Wilopo

Kabinet Wilopo hanya berlangsung selama satu tahun.

Selama Kabinet Wilopo berjalan, muncul berbagai gerakan separatisme yang mengganggu stabilitas pemerintah.

Kabinet Wilopo jatuh karena dianggap bersalah terhadap penyelesaian masalah tanah perkebunan di Sumatera Utara (Peristiwa Tanjung Morawa) yang dimiliki pemodal asing.

Peristiwa di Tanjung Morawa terjadi karena pemerintah telah menyerahkan kembali tanah Deli Planters Vereeniginng atau DVP, yang telah lama ditinggalkan oleh pemiliknya.

Penyerahan tersebut berlangsung pada masa kabinet Wilopo. Pada saat itu, polisi dikerahkan guna mengusir para petani yang menggarap DVP tanpa izin.

Baca juga: Lahirnya PNI, Partai yang Jadi Kendaraan Soekarno Menuju Indonesia Merdeka...

Akibatnya sebanyak lima orang menjadi korban jiwa akibat peristiwa ini.

Pers dan parlemen bereaksi keras atas peristiwa ini.

Pada tanggal 2 Juni 1953, Wilopo resmi mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.

(Penulis: Verrelladevanka Adryamarthanino ; Editor: Nibras Nada Nailufar)

Sumber:
eprint.uny.ac.id

www.kompas.com