Wagub Jatim Janji Teruskan 3 Tuntutan Buruh ke Pusat, Terkait BBM hingga Pengupahan

SURABAYA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak datang menemui ribuan peserta aksi yang tergabung dalam Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) Jawa Timur, Senin (19/9/2022) sekitar pukul 18.00 WIB.

Sebelumnya, perwakilan peserta aksi selesai beraudiensi bersama Emil Dardak dan Sekda Jatim di Kantor Gubernur Jatim.

Pada kesempatan itu, Emil mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kewajiban untuk meneruskan aspirasi yang diminta para buruh.

Ia juga menegaskan akan segera menyusun surat rekomendasi seperti yang disuarakan atau menjadi aspirasi para serikat buruh di Jatim.

Baca juga: Kronologi Buruh di Parung Panjang Bogor Tewas Saat Antre BLT BBM

"Suara, aspirasi, usulan dan saran dari panjenengan semua akan kami teruskan ke Pemerintah Pusat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," kata Emil saat menemui massa aksi di depan Kantor Gubernur Jatim, Senin (19/9/2022).

Menurut Emil, situasi atas kenaikan tarif BBM yang telah diputuskan akan dituangkan dalam surat rekomendasi agar pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan tersebut.

"Kami juga ingin mempertegas agar pemerintah pusat meninjau Ulang. Termasuk UU Cipta kerja yang memasukkan klaster pekerja juga ditinjauulang, dan klasternya bisa dikeluarkan," ucap Emil.

Adapun mengenai revisi pengupahan UMP Jatim, Emil bisa memahami situasi yang dihadapi para pekerja saat ini.

Menurut Emil, permintaaan kenaikan upah yang menjadi aspirasi para serikat pekerja sedang dibahas dan diharapkan ada titik temu.

"Mengenai UMK, kami bisa memahami situasinya. kami mulai melakukan pembicaraan agar bisa ada titik temu yang baik. Semoga ini bisa menjadi hal baik," kata Emil.

"Kami meminta doa supaya bisa membantu membawa manfaat dan hasil bagi para buruh. Ini untuk kesejahteraan segenap pekerja di Jawa Timur," imbuh Emil.

Usai Emil memberi pernyataan, Korlap aksi Gasper Jatim Fauzi mengajak seluruh peserta aksi untuk membubarkan diri.

Fauzi mengatakan, peserta aksi akan menunggu langkah dari Pemprov Jatim terkait aspirasi yang disampaikan para buruh.

"Niat apiknya Pemerintah Jawa Timur, kami restui. Tapi jangan sampai ini cuma jadi pemanis saja. Pastikan omongan Pemerintah Jawa Timur betul adanya," kata Fauzi.

Seperti diberitakan, ribuan buruh dari 38 serikat pekerja yang tergabung dalam Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) Jawa Timur berdatangan ke Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Senin (19/9), sekitar pukul 16.15 WIB.

Mereka memprotes kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubdi. Selain itu, mereka juga menolak adanya UU Ombibus Law Cipta Kerja, serta meminta ada perubahan kebijakan pengupahan bagi buruh.

Dengan kenaikan BBM ini, para buruh meminta juga ada kenaikan pengupahan sebesar 10 hingga 13 persen.

Massa buruh itu datang dari sejumlah daerah, mulai dari Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten/Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang.

Kemudian Kabupaten/Kota Pasuruan, Malang Raya, Kabupaten Tuban, Kabupaten/Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, hingga  Kabupaten Banyuwangi.

Ketua DPW FSPMI-KSPI Provinsi Jatim Jazuli mengatakan, dalam aksinya para buruh juga bakal menyerahkan rapor merah untuk Khofifah.

Rapor itu diberikan lantaran Khofifah tak pernah sekalipun mau menemui massa buruh. Hal itu terjadi dalam beberapa kali kesempatan aksi maupun audiensi yang dilakukan para buruh selama ini.

"Buruh memberikan raport merah kepada Gubernur Jatim Khofifah yang tidak aspiratif. Pasalnya berkali-kali buruh menyampaikan aspirasi tidak sekalipun Gubernur berkenan menemui perwakilan buruh untuk audiensi," kata Jazuli.

Jazuli melanjutkan, ada beberapa tuntutan yang buruh sampikan dalam aksi kali ini. Yang pertama yakni menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Baca juga: Demo di Depan Kantor Gubernur Jatim, Ribuan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM

"Terlebih kenaikan harga BBM ini dilakukan di saat negara-negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan ron yang lebih tinggi dari pertalite, harganya jauh lebih murah," ucap dia.

Tuntutan berikutnya, buruh juga mendesak Khofifah merevisi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2022 yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/783/KPTS/013/2021 tanggal 20 November 2021.

Mereka juga mendesak Khofifah menaikkan UMK dan UMSK tahun 2023. Dan menolak Omnibus Law UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Karena UU ini lah yang menyebabkan upah buruh tidak naik," ucap dia.