Belum Ada SPBU Reguler, BBM Subsidi ke Pegunungan Arfak Disalurkan melalui SPBU Kompak

MANOKWARI, KOMPAS.com - Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang disalurkan ke Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, masih melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak. Sebab, belum ada SPBU reguler di daerah itu.

"Di Pertamina itu ada perubahan nomenklatur, kalau dulu disebut dengan APMS (Agen Premium Minyak Solar), sekarang disebut sebagai SPBU Kompak. Di Pegaf BBM subsidi disalurkan ke SPBU Kompak," kata Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) DPC Manokwari, Ferry Auparay, Senin (29/8/2022).

Dia mengatakan, di Kabupaten Pegunungan Arfak dan sejumlah kabupaten lain di Papua Barat belum memungkinkan untuk dibangun SPBU Reguler.

Baca juga: Ke Mana Kuota BBM untuk Kabupaten Pegunungan Arfak Papua Barat?

"Kalau di Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Wondama, memang belum bisa dibangun SPBU Reguler, sebab penyaluran BBM masih menggunakan sistem transportasi multimode," katanya.

Artinya, kata Ferry, BBM yang diangkut dari Depo Pertamina ke Pegunungan Arfak dengan menggunakan mobil tangki volume 1 harus beralih ke mode transportasi lain.

"Misalnya di Pegunungan Arfak harus menggunakan mode transportasi double gardan, sedangkan ke Teluk Wondama dari Depo hari menggunakan kapal lagi," katanya.

Baca juga: Toyota Hilux Terjun ke Jurang 75 Meter di Pegunungan Arfak, 1 Tewas

Sementara dari aspek bisnis, di dua kabupaten tersebut belum memungkinkan untuk berinvestasi SPBU Reguler.

"Untuk seseorang mau investasi di bidang ini atau membangun SPBU, sedikitnya dia mengeluarkan uang Rp 10 miliar," katanya.

Sedangkan, dari aspek pemasaran, dua daerah tersebut masih lemah. Sebab, jumlah penduduk masih relatif sedikit dan akses pasar masih kecil.

"Kalau seseorang berinvestasi dengan membangun SPBU Reguler di dua daerah itu membutuhkan modal besar dan pengembalian modal paling sedikit 20 tahun," katanya.

Skema pelayanan dalam bentuk SPBU Kompak ini dinilai cukup efektif.

"Sejauh ini berjalan cukup efektif dengan kuota BBM yang diberikan oleh BPH Migas. Jadi memang penentuan kuota BBM itu dari BPH Migas bukan Pertamina" jelasnya.

Jangan ada pengurangan kuota

Sementara itu, Ferry meminta supaya tidak ada pengurangan kuota BBM subsidi untuk daerah-daerah di Papua Barat, terutama untuk daerah-daerah yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.

"Kita datangi pemerintah pusat lalu minta jangan kurangi kuota BBM subsidi di lima daerah yang masuk kategori termiskin ekstrem," jelasnya.

Sebab menurutnya, ketika kuota BBM subsidi dikurangi, maka dengan terpaksa masyarakat akan beralih ke BBM non-subsidi yang harganya lebih mahal.

"Ini akan semakin membebani ekonomi rakyat kecil di daerah. Kalau rakyat kecil sudah terbebani maka saya yakin pemerintah daerah akan repot," katanya.