Epidemiologi Unsoed: Larangan Mudik Lebaran Hanya Terkesan Formalitas Semata

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Kebijakan pemerintah melarang masyarakat untuk mudik saat libur lebaran 2021 dinilai tidak efektif menurunkan tingkat penularan Covid-19.

Ahli Epidemiologi Lapangan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Yudhi Wibowo mengatakan, larangan mudik akan menjadi tidak efektif jika diterapkan setengah-setengah seperti pada lebaran tahun 2020.

Baca juga: Mudik Dilarang, Pengusaha Bus: Kami Bisa Tidak Ber-Lebaran

Dia menuturkan, faktanya tahun lalu tetap terjadi lonjakan mobilitas penduduk, meskipun gembor-gembor larangan mudik oleh pemerintah.

Hal tersebut tentunya berdampak pada lonjakan kasus positif hingga kematian karena Covid-19.

"Kebijakan larangan mudik hanya terkesan formalitas semata. Harusnya bersifat terpadu, terkordinir dan komprehensif secara nasional serta tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat," katanya, Senin (5/4/2021).

Yudhi menyontohkan, misorganisasi tercermin dari persitiwa perseteruan internal kabinet.

Para menteri yang seharusnya sudah satu visi malah ramai berdebat soal istilah 'mudik' dengan 'pulang kampung'.

"Harusnya kebijakan diselesaikan dulu antar menteri, semua terkesan mendadak. Sebagai contoh SE Menpan RB Nomor 7 tahun 2021 dikeluarkan mendekati hari H, sehingga kurang tersosialisasi dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Ganjar Siapkan Tempat Isolasi untuk Warga yang Nekat Mudik Lebaran

Kebijakan larangan mudik, kata Yudhi, tidak dibarengi dengan ketentuan teknis dan implementasi yang konsisten serta tegas di lapangan.

Dia melihat, ada kesan pembiaran meskipun jelas sekali bahwa terjadi lonjakan mobilitas penduduk selama waktu larangan tersebut.

"Bagi yang melanggar dikenakan sanksi secara tegas. Khusus bagi ASN, seharusnya menjadi contoh, harus ada ketentuan sanksi tegas, masuk kriteria pelanggaran sedang-berat bagi ASN yang melanggar," jelasnya.

Selain itu, larangan mudik idealnya juga diberlakukan untuk semua moda transportasi publik dan kendaraan pribadi.

"Mekanisemnya seperti apa harus digodok matang, jangan cuma asal bikin kebijakan tapi pelaksanaan di lapangan tidak konsisten," pungkasnya.