Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaga Kerukunan Umat Beragama, FKUB Minta Anggaran Rp 300 Juta-Rp 1 Miliar per Tahun

Kompas.com - 19/03/2019, 07:27 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) meminta pemerintah mengucurkan anggaran Rp 300 juta hingga Rp 1 miliar untuk membiayai aktivitasnya.

Permintaan itu langsung disampaikan FKUB ketika bersilaturahim dengan Presiden Joko Widodo, Senin (18/3/2019) kemarin, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

"Kami usulkan, untuk FKUB provinsi, minimum anggaran satu tahun Rp 1 miliar. Untuk kabupaten/ kota Rp 300 juta dan itu terserah kebutuhan masing-masing. Demografinya seperti apa, topografinya bagaimana. Kan ada lautan, kepulauan," ujar Ketua Umum Asosiasi FKUB Ida Panglisir Agung Putra Sukahet.

Baca juga: FKUB: Tempat Ibadah Itu Suci, Jangan Dipakai untuk Politik dan Sebar Hoaks

Ida menjelaskan, permohonan pengucuran anggaran ini merupakan hasil dari Konferensi Nasional ke-5 FKUB yang baru saja digelar di Makasar, Sulawesi Selatan, tanggal 1-3 Maret 2019 lalu.

FKUB menilai, kerja-kerjanya cukup berat. Sementara itu, alokasi anggaran hanyalah bersumber dari pemerintah daerah yang minim.

"Sekarang, dianggarkan APBD, ya itu banyak jomplangnya antara provinsi satu dengan provinsi lain. Ada yang bagus dan ada yang kurang. Bahkan, ada yang tidak diperhatikan," ujar Ida.

"Kami ingin agar ada pemerataan dari APBN. Kemudian, barulah APBD kewajibannya menambah kekurangan," lanjut dia.

Baca juga: FKUB Apresiasi Polri Ungkap Kasus Perusakan Nisan Makam di Magelang

Berdasarkan perbincangan dengan Presiden Jokowi, telah disepakati regulasi baru untuk mengakomodasi permohonan FKUB tersebut, yakni dengan menerbitkan peraturan presiden sebagai pengganti peraturan menteri yang selama ini jadi pegangan.

"Kami sangat bersyukur jawaban dari Presiden, kemudian Mensesneg dan Menag kompak. Sudah diproses menjadi peraturan presiden yang artinya, dananya dari APBN," lanjut Ida.

Kompas.com sudah berusaha mengonfirmasi hal ini ke pihak Istana. Namun, belum ada pejabat yang bersedia dimintai keterangannya.

"Kalau FKUB berjalan baik, bekerja, saya yakin Indonesia rukun, aman, damai," lanjut dia.

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, FKUB juga mengungkapkan komitmennya untuk menyukseskan agenda Pemilu serentak 17 April 2019 mendatang.

"Pemilu ini kita harus tetap rukun, kita laksanakan dengan penuh iktikad kebaikan kesadaran untuk menyukseskan pemilu ini adalah kewajiban moral kita, apalagi sebagai tokoh-tokoh agama," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com